Breaking News:

Anggaran TGUPP

Gembong Warsono Menentang Anies Lewat Penolakan Alokasi Anggaran untuk TGUPP

Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono tegas menolak anggaran untuk TGUPP. Gembong menilai TGUPP perannya sudah terlalu besar dan 'ditakuti' dinas.

Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menolak alokasi anggaran TGUPP karena dianggap terlalu besar dan tak perlu. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, berani menentang Anies Baswedan.

Yakni dengan menolak alokasi anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tahun 2022 yang naik dibandingkan alokasi tahun 2021.

TGUPP berisi orang-orang pintar yang ‘dekat’ dengan Anies. Mereka adalah orang yang telah ‘berjasa’ pada sang gubernur saat Pilkada DKI.

Baca juga: JADWAL Layanan SIM Keliling DKI Jakarta Kamis 25 November 2021, Berikut Ini Daftarnya

"Kami rekomendasikan, sebagaimana kami bahas di komisi A, alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp 19,8 miliar untuk didrop di nol kan," kata Gembong dalam rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/21).

Lanjutnya, Gembong menyampaikan peran TGUPP dalam pemerintahan sangat mendominasi.

Bahkan, kepala dinas kerap menuangkan surat tembusan kepada TGUPP.

Dirinya menganggap, besarannya peran TGUPP tidak etis, terlebih lagi para tim Gubernur mendapatkan operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Napak Tilas Makam Pangeran Jayakarta: Bicara Sejarah, Folklor, dan Rasanya Jadi Keturunan Bangsawan

Politikus PDIP itu mengaku tidak mempersoalkan jumlah anggota TGUPP, asalkan tidak menggunakan uang daerah.

Kendati demikian, Gembong pun secara tegas menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar dapat menyisihkan dana operasionalnya untuk kegiatan TGUPP.

"Di sini saatnya Pak Gubernur berbakti kepada rakyat Jakarta mengalokasikan sebagian dana operasionalnya untuk TGUPP," pungkasnya.

Diketahui, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022. Dengan begitu, hanya tersisa kurang dari satu tahun.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved