Haris Azhar tak Gentar Berkonflik dengan Luhut, karena Mendapat Banyak Dukungan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengaku mendapat banyak dukungan dari masyarakat atas konten youtube yang menyeret nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Haris mengatakan, usai konten itu diunggah, ia mendapatkan data-data tambahan terkait operasi militer di Papua.

Baca juga: Ariza Tepis Berita Ada Klaster Sekolah Akibat Digelarnya PTM Terbatas di Jakarta

"Banyak orang dukung untuk ungkap karena saya ketemu orang-orang yang sudah muak dengan praktek bisnis yang memang punya korelasi dengan kekuasaan," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (22/11/2021).

Kata Haris, banyak yang melapor kepadanya terkait kesulitan-kesulitan berbisnis apabila tak memiliki relasi dengan penguasa di negeri ini.

Hal itu kata Haris membuktikan bahwa konten youtube berjudul Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!' merupakan kepentingan publik dan tak terkait dengan pencemaran nama baik.

Dimana dalam setiap kepentingan publik menurutnya diperbolehkan untuk didiskusikan.

Baca juga: Wagub Ariza Pastikan Tak Ada Klaster PTM di Sekolah di DKI

"Jadi apa yang saya diskusikan di youtube saya bersama Fatia adalah kepentingan publik. Bahwa saya dituduh dengan Pasal 310 ayat 1 hina orang segala macem itu enggak ada," tuturnya.

Sebelumnya mediasi Haris dan Fatia dengan Luhut gagal ketiga kalinya.

Mediasi gagal lantaran jadwal ketiganya tak pernah cocok sehingga tak pernah bertemu untuk mediasi.

Haris dan Fatia sendiri dilaporkan Luhut sejak akhir September 2021 lalu lantaran kasus dugaan pencemaran nama baik di sebuah konten Youtube milik Haris.

Baca juga: Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Klarifikasi Pengusaha yang tak Dibayar dalam Pengerjaan Proyek

Dalam konten berjudul 'Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!', Luhut disebut mengendalikan sejumlah operasi militer di Papua.