Berita Nasional
Upah Minimum Tahun Depan Cuma Naik 1 persen, Buruh: Ini Sangat Memalukan
Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengumumkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 1,09 persen.
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) memprotes keras keputusan tersebut.
Mirah Sumirat selaku Presiden Aspek Indonesia menjelaskan, Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Yang di mana, aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Baca juga: Kabar Baik, Gubernur Anies Baswedan Pastikan akan Ada Kenaikan UMP di 2022, Berapa Besarannya?
"Pemerintah sedang mempermalukan dirinya sendiri, karena terbukti membuat aturan turunan berupa PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Yang justru bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ungkap Mirah, Rabu (17/11/2021).
Dirinya kembali melanjutkan, dalam UU Cipta Kerja, kenaikan upah minimum dihitung hanya berdasar variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).
Namun dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada tambahan formula baru yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah, yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja
Yaitu penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan dalam rentang nilai batas atas dan batas bawah.
Nilai batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga.
Baca juga: Gubernur Jateng Ganjar Sebut Krisis Pandemi Covid-19 Bikin Pemda Mengubah Pola Kebijakan UMP dan UMK
Nilai batas bawah upah minimum dihitung dari batas atas upah minimum dikalikan 50 persen.
Formula baru rentang nilai batas atas dan batas bawah dalam PP No. 36 tahun 2021 inilah yang membuat kenaikan upah minimum 2022 hasilnya justru di bawah inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi.
Mirah Sumirat mengungkapkan, berdasarkan PP No. 36 tahun 2021, kenaikan UMP 2022 tertinggi adalah di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp4.453.724 dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548.
Baca juga: Ustaz Ahmad Zain An-Najah Ditangkap Densus 88, MUI Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi
Artinya hanya naik sebesar Rp 37.538.
Sedangkan kenaikan terendah UMP tahun 2022 adalah di Jawa Tengah menjadi sebesar Rp1.813.011, atau hanya naik sebesar Rp14.032 dibanding UMP tahun 2021 sebesar Rp1.798.979.
"Artinya dengan kenaikan UMP tahun 2022 tertinggi hanya sebesar Rp37.538 dan kenaikan terendah adalah hanya naik Rp14.032," papar Mirah.
Baca juga: Kaesang Borong Saham Frozen Food Rp 92,2 Miliar, Aktivis ProDem Kepo: Duitnya dari Mana Nih?
"Ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit dan daya beli masyarakat yang semakin rendah," pungkasnya. (Ismoyo)