Breaking News:

Berita Nasional

Jhoni Allen Temukan Kejanggalan soal Pemecatannya dari Demokrat Kubu AHY, Laporkan Hakim ke KY

Slamet, selaku kuasa hukum Jhoni Allen mengungkapkan, pihaknya menduga ada sejumlah kejanggalan dalam putusan yang dibuat oleh majelis hakim.

Editor: Feryanto Hadi
Tribunnews.com
Jhonny Allen Marbun 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Perkara pemecatan terhadap Jhoni Allen oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang telah diputus di Pengadilan Tinggi DKI bergulir ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

Slamet, selaku kuasa hukum Jhoni Allen mengungkapkan, pihaknya menduga ada sejumlah kejanggalan dalam putusan yang dibuat oleh majelis hakim.

"Bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara di tingkat banding yang diajukan Jhonny Allen, hari ini kita laporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA karena diduga telah melanggar kewenangan, tidak profesional dan tidak fair dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding," ujar Slamet melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/11/2021)

Slamet membeberkan, perilaku tidak profesional dan tidak fair tersebut terlihat dari beberapa fakta antara lain mengenai jadwal agenda persidangan yang berbeda dengan putusan perkara.

Baca juga: Upah Minimum Tahun Depan Cuma Naik 1 persen, Buruh: Ini Sangat Memalukan

Slamet, selaku kuasa hukum Jhony Allen saat membuat laporan ke Komisi Yudisial
Slamet, selaku kuasa hukum Jhoni Allen saat membuat laporan ke Komisi Yudisial (Ist)

Menurut Slamet, dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang kami dapatkan dari SIPP Pengadilan Tinggi Jakarta, diketahui bahwa perkara banding yang diajukan Jhoni Allen akan disidangkan pada tanggal 11 November 2021 dengan agenda sidang pertama, akan tetapi kami mendapatkan informasi lain, yaitu dari putusan3.mahkamahagung.go.id bahwa perkara banding yang diajukan Jhoni Allen telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2021.

"Artinya putusan perkara banding yang diajukan oleh Jhoni Allen dan telah diregister dengan Perkara Nomor 547/PDT/2021/PT.DKI telah diputus oleh majelis hakim 24 hari lebih cepat dari jadwal sidang perdana," ungkap Slamet.

Baca juga: Bakal Bela Moeldoko Cs Lagi Lawan Partai Demokrat? Yusril: Tergantung Apa yang Mau Mereka Gugat

Kejanggalan kedua, menurutnya, dalam situs resmi Mahkamah Agung http//putusan3.mahkamahagung.go.id perkara banding yang diajukan Jhonny Allen diregister dengan Nomor Register 547/PDT/2021/PT.DKI pada tanggal 27 September 2021 dan telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2021.

"Artinya perkara banding yang diajukan Jhoni Allen diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pada tingkat banding hanya memakan waktu 25 hari kalender, yang apabila dikurangi hari libur maka hanya 15 hari saja," imbuhnya

Slamet pun mempertanyakan apakah yang membuat majelis yang memeriksa perkara tersebut se-terburu-buru itu?

Kemudian, masih menurut Slamet, dalam proses pengajuan banding, Jhonny Allen juga mengajukan permohonan dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi, karena pada pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Pusat tidak dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi-saksi secara utuh.

Baca juga: Sukses Jadi Pengusaha, Narji Cagur Resmi Gabung Demokrat, Andi Arief: Selamat Datang Komedian Jenius

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved