Berita Video
VIDEO : Wagub DKI Ajak Buruh Dialog Bahas UMP Dari Pada Demo
Orang nomor dua di Ibu Kota ini mengatakan Pemprov DKI sebagai pembuat kebijakan juga harus mendengar pendapat dari berbagai pihak.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti |
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM GAMBIR -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau agar buruh dapat mengutamakan dialog dalam menyuarakan usul terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP).
Menurutnya, hal tersebut dinilai lebih baik ketimbang demonstrasi di tengah pandemi Covid-19.
"Kita duduk bersama-sama. Demo boleh, kita menghargai demokrasi, tetapi sebaiknya kita berdialog, berunding dalam satu meja, mencari solusi yang terbaik. Mengingat juga sekarang karena masih pandemi," ucap Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (04/11/21) malam.
Simak Video Berikut
Orang nomor dua di Ibu Kota ini mengatakan Pemprov DKI sebagai pembuat kebijakan juga harus mendengar pendapat dari berbagai pihak.
Tambahnya, pendapat buruh, akan didengarkan seperti halnya pendapat dari pengusaha sehingga diperlukan dialog bersama.
Ia meminta semua pihak, termasuk buruh dan pengusaha, menunggu keputusan terbaik dari Pemprov DKI.
Ia bersama pihaknya akan mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh. Kata dia, prinsipnya semua harus baik dan senang.
Politikus partai Gerindra ini mengungkapkan Pemprov DKI tidak bisa memberikan keputusan yang hanya menyenangkan satu pihak.
Pandemi covid-19 menjadi pertimbangan penting untuk menentukan kenaikan UMP ke depan.
Baca juga: Anggaran Masih Sisa Rp 1 Triliun Lebih, Jumlah Penerima Bantuan Subsidi Upah Bakal Ditambah
Baca juga: Pandemi Covid-19 di Rentang 2020 Hingga 2021 Membuat Sebanyak 1.194 Buruh di Karawang Terkena PHK
Dilansir dari Kompas.com, serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar unjuk rasa kenaikan UMP 2022 sebesar 7-10 persen.
Aksi tersebut akan digelar serentak di 26 provinsi termasuk DKI Jakarta pada Rabu 10 November 2021.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi buruh itu akan dipusatkan di depan kantor gubernur, bupati atau wali kota masing-masing daerah.
Khusus di Jakarta, aksi demonstrasi akan digelar di depan Balai Kota DKI Jakarta yang diikuti oleh 500-1.000 orang buruh.(m27)
