Kabinet Jokowi
Isu Reshuffle Kabinet Dikabarkan Juga Ikut Menyentuh Posisi Kepala BIN, Ini Nama Calon yang Beredar
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus menguat di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Maruf-Amin.
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus menguat di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Maruf-Amin.
Selain menyasar sejumlah menteri, reshuffle juga ditengarai akan menyentuh pos jabatan lain, di antaranya Panglima TNI dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) atau KaBIN.
Terkait posisi Kepala BIN, sumber internal menyebut posisi ini akan diisi oleh sejumlah nama.
Baca juga: PAN Apresiasi Deklarasi Dukungan untuk Anies Baswedan, tapi Belum Mau Bahas Capres-Cawapres 2024
Mereka antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Badan Intelejen Strategis (Kabais) Letjen TNI Joni Supriyanto.
Lalu, mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, dan Mayjen TNI (Purn) Hartomo.
Keseluruhan nama tadi dianggap memenuhi kriteria yang layak untuk menjadi Kepala BIN.
Baca juga: ANIES: Kami Harap Presiden Baru yang Dilantik pada 20 Oktober 2024 Anies Baswedan
Dua nama terakhir, yakni Doni Monardo dan Hartomo adalah Jenderal TNI yang kariernya melejit di masa pemerintahan Presiden SBY.
Letjen TNI (Purn) Doni Monardo pernah menjabat Danjen Kopassus, sementara Mayjen TNI (Purn) Hartomo pernah diangkat menjadi Gubernur Akmil dan Kepala Bais TNI.
Keduanya masuk dalam bursa calon Kepala BIN, karena dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman intelijen.
Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 20 Oktober 2021: 1.207 Pasien Sembuh, 914 Orang Positif, 28 Meninggal
Arif Nurul Imam, analis politik sekaligus Direktur IndoStrategi Research and Consulting mengatakan, kapasitas intelijen sebagai kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi calon kandidat Kepala BIN.
Kapasitas tersebut harus melingkupi kemampuan mengolah data, mencari data, dan memvalidasi data untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintah.
“Siapa yang layak untuk duduk jadi Kepala BIN saya kira basisnya adalah basis kapasitas (Intelijen)."
Baca juga: Komunikasi Risiko Pemerintah Dinilai Buruk, Saat Covid-19 Melonjak Banyak Masyarakat Tak Percaya
"Kemampuan dalam mengolah data, mencari data, dan memvalidasi data."
"Sehingga data itu bisa digunakan sebagai basis pijakan pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan,” kata Arif lewat keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).
Menurut Arif, keempat figur tersebut memang tercatat memiliki kapasitas dan pengalaman dalam dunia intelijen.
Baca juga: DAFTAR Negara Tanpa Korban Wafat Akibat Covid-19 per 20 Oktober 2021, Mayoritas Negeri Kepulauan
Namun lantaran jabatan Kepala BIN ini tidak lepas dari muatan politis, Arif menambahkan kapasitas intelijen juga harus dibarengi dukungan politik.
“Kalau dilihat dari basic-nya sebagai intelijen tentara (TNI), tentu saja semua memiliki pengalaman dalam dunia intelijen."
"Tetapi kemudian bahwa Kepala BIN ini bisa dibilang memiliki muatan politis, tentu saja kapasitasnya harus dibarengi oleh back up politik."
"Sehingga dia layak dan dipilih Pak Jokowi menjadi Kepala BIN,” ulas Arif.
Mensesneg Bantah Ada Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat
Kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus berembus.
Hal tersebut seiring pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa purnatugas November tahun ini, dan masuknya PAN dalam koalisi pemerintah.
Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah hal tersebut.
Baca juga: DUA Pekan Beruntun Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Risiko Rendah Bertambah
"Enggak ada (reshuffle dalam waktu dekat)," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).
Praktino ke Gedung DPR untuk menemui Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan lainnya, untuk menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Ibu Kota Negara (IKN).
Dirinya hadir di Kompleks Parlemen Senayan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.
Baca juga: Jika Terima Tawaran Kapolri, 56 Pecatan KPK Bakal Jadi ASN Bidang Pencegahan Korupsi
Sejumlah nama PAN pun disebut berpotensi mengisi pos kementerian dan lembaga. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan merespons santai perihal isu tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, pihaknya menyadari saat Pilpres 2019, PAN mendukung pasangan calon yang kalah yakni Prabowo-Sandiaga, sehingga PAN merasa tidak punya hak untuk mengisi slot kabinet.
"Saya menyampaikan, PAN itu mendukung Prabowo walaupun sekarang jadi Menteri, ya itu soal lain."
Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Dua di Papua Barat, Satu di Papua
"Jadi, kita enggak punya hak soal apapun," kata Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021) lalu.
Namun, Zulhas mengatakan apabila pihaknya diminta untuk berkontribusi di kabinet, maka kader terbaik PAN akan didelegasikan membantu pemerintahan saat ini.
"Semuanya hak Pak Jokowi, karena kami kan enggak mendukung (waktu Pilpres 2019), kalau kami diminta membantu Indonesia apapun kami beri," bebernya.
Ketua Joman Bilang Selambat-lambatnya Awal Oktober
Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah, mengembuskan isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju bakal kembali dilakukan.
Immanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania (Joman), relawan Presiden Joko Widodo, mengungkapkan reshuffle kabinet akan dilakukan pada awal Oktober 2021.
"Selambat-lambatnya awal Oktober."
Baca juga: Erick Thohir Bakal Wajibkan Direksi dan Komisaris Anak dan Cucu Perusahaan BUMN Serahkan LHKPN
"Saya dapat info terupdate," kata Noel kepada Tribunnews, Rabu (8/9/2021).
Untuk menteri yang akan direshuffle, kata Noel, hanya Presiden Jokowi yang tahu.
Namun, Presiden tengah menyoroti kinerja sejumlah kementerian di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: PKL Hingga Pemilik Warung dan Warteg Bakal Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Khusus Wilayah PPKM Level 3-4
Berikut ini susunan lengkap Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 hasil dua kali reshuffle:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud MD
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan
5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
9. Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas (sebelumnya Fachrul Razi)
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
12. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin (sebelumnya Terawan Agus Putranto)
14. Menteri Sosial: Tri Rismaharini (sebelumnya Juliari Batubara)
15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah
16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
17. Menteri Perdagangan: M Luthfi (sebelumnya Agus Suparmanto)
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono (sebelumnya Edhy Prabowo)
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar
26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir
30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sandiaga Uno (sebelumnya Wishnutama)
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
34. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Jaksa Agung: ST Burhanuddin.
38. Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Laksana Tri Handoko
Berikut ini 15 nama wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju:
1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
2. Wakil Menteri Pertahanan: Letjen TNI M Herindra (sebelumnya Wahyu Sakti Trenggono:
3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid Sa'adi
4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
5. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: John Wempi Wetipo
7. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Alue Dohong
8. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budi Arie Setiadi
9. Wakil Menteri ATR/Kepala BPN: Surya Candra
10. Wakil Menteri BUMN: Pahala Nugraha Mansyuri (sebelumnya Budi Gunadi Sadikin)
11. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wiryoatmojo
12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Herliani Tanoesoedibjo.
13. Wakil Menteri Hukum dan HAM: Edward Komar Syarief Hiariez
14. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono
15. Wakil Menteri Pertanian: Harfiq Hasnul Qolbi. (Vincentius Jyestha)