Breaking News:

Berita Nasional

Kemendagri Ingatkan Perangkat Daerah Harus Laksanakan Otonomi Demi Kepentingan Rakyat

Kemendagri Ingatkan Perangkat Daerah Harus Laksanakan Otonomi Demi Kepentingan Rakyat. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setyabudi dalam Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat pada Selasa (12/10/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setyabudi memaparkan otonomi daerah mengamanatkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat pada Selasa (12/10/2021).

Dalam kegiatan yang digelar selama enam hari, mulai dari 11-16 Oktober 2021 itu Teguh mengharapkan agar para peserta dapat memahami tugas Sekretaris Perangkat Daerah sebagai bagian pengembangan sumber daya manusia Pemerintahan Dalam Negeri.

Terlebih yang memiliki bidang tugas Sekretaris Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

“Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat," kata Teguh dalam keterangan tertulis pada Selasa (12/10/2021).

Dalam paparannya, Teguh menekankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Baca juga: Kemendagri Integrasikan Data & Pemangku Kebijakannya untuk Kembangkan Aglomerasi Metropolitan

Baca juga: Pemprov DKI Kembali Raih Penghargaan dari Kemendagri, Anies Berterimakasih kepada Tito Karnavian

Sementara dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, perangkat daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personel.

Baca juga: Pemprov Jateng Kembali Catatkan Prestasi, Raih Penghargaaan TLHP dari Kemendagri

Baca juga: Menambah Syarat Urus Dokumen Kependudukan, Kemendagri Tegur 10 Disdukcapil

Selanjutnya, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan.

Selain itu, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. 

Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 66 orang yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang terdiri dari unsur Sekretaris Perangkat Daerah (Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Bapenda, Sekretaris Kesbangpol, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan dan Kabag/Kasubbag RSUD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Baca juga: Kerap Simpang Siur, Kemendagri Ingatkan Pemda Update Data Laporan Penanganan Covid-19

Baca juga: Percepat Vaksinasi, Ditjen Dukcapil Kemendagri Jalin Kerja Sama Integrasikan Data Kependudukan

Sebelumnya Presiden Joko Widodo sering mengingatkan bahwa aparatur pemerintah harus meningkatkan produktivitas, jangan hanya bekerja yang berorientasi pada proses, tetapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. 

Menurut Jokowi, tugas birokrasi itu adalah menjamin delivered, menjamin agar program itu dirasakan manfaatnya, dan bukan hanya sekedar terkirim saja.

Teguh menambahkan, kondisi ini memaksa para kepala perangkat daerah dengan dibantu para sekretaris perangkat daerah untuk mampu menjadi pemimpin yang agile/lincah, cepat, responsif, adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugasnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved