Berita Nasional
Jenderal Gatot Curiga PKI Sudah Susupi TNI, Panglima Tak Mau Berpolemik, Anggap Nasihat dari Senior
Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dugaan PKI berada di dalam tubuh TNI AD tidak bisa hanya berdasar pada keberadaan patung.
Apalagi, kata Karyono, jika tuduhan itu hanya berdasarkan pada informasi bahwa patung Soeharto, Letjen Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution raib dari Makostrad.
"Informasi tersebut sangat tidak cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa PKI sudah menyusup ke TNI," kata Karyono saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/9/2021).
Semestinya sebagai mantan panglima TNI, kata Karyono, tidak sembarangan membuat pernyataan terbuka ke publik jika tidak didukung alat bukti yang cukup.
Jika kesimpulan diambil hanya berdasarkan informasi, apalagi cuma dari satu pihak, maka dalam membuat kesimpulan bisa terjebak pada kesimpulan halusinasi.
Menurut Karyono, narasi yang seharusnya dibangun Gatot adalah mengingatkan dan memberikan saran tentang potensi ancaman terhadap berbagai faham yang membahayakan pondasi kebangsaan.
Baca juga: Resmikan Integrasi Transportasi Jabodetabek, Anies Ingin Jakarta Setara Kota Maju di Dunia
"Gatot semestinya bisa menjelaskan secara rasional mengapa komunisme harus ditolak. Begitu juga semestinya Gatot juga menjelaskan mengapa radikalisme/ektremisme dan liberalisme bertentangan dengan Pancasila yang menjadi prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Karyono.
Lebih lanjut, Karyono menilai hal itu lebih mendidik daripada sekadar mengumbar pernyataan yang mengandung unsur provokasi dan menyesatkan.
Jika pesan yang disampaikan rasional, obyektif, dan edukatif maka hal ini juga dapat menunjukkan kualitas berfikir sebagai tokoh besar.
Di satu sisi, Karyono sependapat jika pernyataan Gatot ditujukan agar tetap waspada terhadap komunisme.
Tetapi, Gatot juga harus bersuara lantang tentang bahayanya radikalisme/ekstremisme dan liberalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila dan kepribadian bangsa.
Karyono juga mengingatkan, agar ancaman bahaya komunisme, radikalisme/ekstremisme, liberalisme ini tidak sekadar menjadi alat propaganda untuk kepentingan kelompok tertentu dan untuk tujuan pragmatis, apalagi sekadar menjadi 'dagangan' musiman.
Akibat dari itu, hanya menimbulkan kegaduhan, retaknya persatuan bangsa dan rusaknya kohesi sosial.
Lebih dari itu, kondisi seperti itu justru semakin membuka peluang selebar-lebarnya masuknya faham-faham tersebut.
"Saya khawatir, kita akan terjebak dalam perangkap adu domba yang dibuat kelompok-kelompok itu agar mudah mengendalikan bangsa ini," jelasnya.
Baca juga: Bela Letjen Dudung soal Tudingan Komunis Susupi TNI, Ferdinand: Dia Tegas kepada Kaum Radikalis
Kata Istana