Berita Jakarta

Kantor PSI Dikepung Pendukung Anies, Guntur Romli Pertanyakan Kenapa KNPI Jakpus Bela Anies

Demonstrasi tersbut untuk memprotes pernyataan plt Ketua Umum PSI, Giring Ganesha yang menyebut Anies Baswedan pembohong.

Editor: Feryanto Hadi
Twitter Mohamad Guntur Romli
Tangkapan layar aksi demonstrasi di kantor DPP PSI Jakarta Pusat 

Setelah mendengar penjelasan dari dua fraksi tersebut,  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tetap menunda rapat paripurna karena hari ini tidak ada pengambilan keputusan terkait interpelasi Formula E.

"Ini tidak kourum jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami tunda," ucapnya sambil mengetok palu.

Kendati demikian, belum ada jadwal pasti kapan rapat paripurna akan diselenggarakan kembali sebab harus melalui Badan Musyawarah (Bamus).

"Tahapan tidak kuorum hari ini terakhir tadi akan dilanjutkan rapat paripurna berikutnya tentu melalui bamus lagi. Penjadwalan berikutnya kami serahkan ke bamus. Bamus tugasnya menjadwalkan agenda kerja DPRD DKI," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Legislator PDIP kecewa

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, tujuh fraksi yang menolak interpelasi Formula E harus tetap hadir dan menyampaikannya di rapat paripurna.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Dengar Curhat Warga Selama Reses

"Bukan menyampaikannya di luar, apalagi di kafe," ucap Gilbert di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat Selasa, (28/09/21).

Lanjutnya, kata Gilbert, setuju atau tidak setuju atas interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan itu, sebaiknya tetap disampaikan di rapat paripurna sebab itu merupakan hak tiap anggota dewan.

"Kalau bukan kita yang menghargai Paripurna kita, siapa yg menghargai," ucapnya.

Kendati demikian, ia juga menyampaikan bahwa tidak ada agenda yang diselipkan.

Dirinya menilai Bamus itu memungkinkan untuk mengagendakan, karena ada tujuh fraksi yang hadir dan mereka tidak menolak.

Sementara itu, diketahui Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kompak mengerahkan seluruh anggotanya atau full team untuk mengajukan hak interpelasi.

Baca juga: LADI Tinjau Pelaksaaan PON XX Papua, Ingatkan Atlet Bertanding Jujur Tanpa Gunakan Doping

Totalnya, ada 33 anggota yang terdiri dari 25 anggota dari PDI Perjuangan dan delapan anggota dari PSI.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana turnamen Formula E yang digelar pada 2022 mendatang.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved