Sri Mulyani Singgung Penyaluran Bansos di Daerah Lambat, Minus 27,4 Persen 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, belanja perlindungan sosial atau perlinsos di daerah minus 27,4 persen menjadi Rp 5,86 triliun pada Agustus 2021 dibanding periode sama tahun lalu Rp 8,07 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, angka tersebut setara dengan serapan 0,5 persen dari keseluruhan belanja APBD sebesar Rp 537,93 triliun. 

"Perlinsos di daerah justru mengalami penurunan dan ini tentu disayangkan karena sebetulnya daerah juga tetap memiliki peranan penting. Di mana, belanja pusat naik untuk bansos, terutama pada saat mengalami varian delta," ujarnya saat konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021). 

Baca juga: Jokowi Turun Tangan Tangani Keluhan Suroto, Dewan Jagung: Urusan Jagung Nggak Perlu Sampai Presiden

Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penyerapan bantuan sosial yang lambat itu untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. 

"Belanja di daerah itu tidak mengalami percepatan. Ini kita terus dorong di dalam rapat-rapat koordinasi," kata Sri Mulyani. 

Baca juga: DPR Setujui Anggaran Rp78,25 Triliun, Mensos Sebut 94,67 persen untuk Belanja Bansos

Menurut dia, meski pemerintah daerah dari sisi dana APBD tidak sebesar di pusat, mereka tetap memiliki anggaran dan harusnya digunakan untuk membantu masyarakat. 

"Membantu, terutama dalam situasi yang luar biasa berat. Saat ini untuk APBD, ada daerah langsung membelanjakan secara besar saat di transfer, ada yang rendah," pungkas Sri Mulyani.

Anggaran Kemensos Rp78,25 triliun

Sebelumnya, Komisi  VIII DPR RI telah menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp78.256.327.121.000.

“Kami mendorong Kementerian untuk mempercepat realisasi anggaran, khususnya untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senin (20/9/2021).

Raker tersebut dihadiri 3 menteri yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito.

Yandri menyatakan, selain program prioritas nasional, para menteri diminta agar mampu memberikan program terobosan baru sehingga birokrasi negara memiliki daya gerak dan kesinambungan dalam membangun berbagai aspek kehidupan.

“Menteri dan pimpinan lembaga memiliki peran strategis. Anggaran harus menyentuh kebutuhan masyarakat hingga lapis ke bawah baik berupa aspek kesehatan, pendidikan, dan terpenuhi kebutuhan pokok,” kata Yandri.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan dorongan DPR melalui Komisi VIII.