Apresiasi Pemerintah Jokowi, Jufry Lumintang Beberkan 2 Syarat Bangkitkan UMKM di Masa Pandemi

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA-- Dalam acara Deklarasi Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU), Jufri Lumintang mengapresiasi kebijakan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh Presiden Joko Widodo yang berbuah manis seiring dengan menurunnya angka sebaran infeksi Covid-19.

Menurut Jufri, keberhasilan penerapan PPKM darurat tersebut berdampak pada peningkatan aktifitas ekonomi warga, khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejak awal pandemi pada Maret 2020 mengalami tekanan yang luar biasa.

“Kalau kita liat data BPS sepanjang Juli-Oktober 2020 kemarin, ada sekitar 60 juta pelaku UMKM yang mengalami dampak pandemi Covid-19. Dari data itu, 42 persen pelaku UMKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan akibat menurunnya daya beli masyarakat selama pandemi," ungkap  Jufri usai kegiatan deklarasi dan pelantikan Pengurus DPP GARPU di Aula Akademi Bela Negara (ABN) Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Sabtu (18/9/2021) 

Baca juga: Fraksi NasDem DPRD DKI Terlambat Ajukan LHKPN Lantaran Pandemi Covid-19

Menurutnya, selama penerapan PPKM darurat, sebagaimana data dan observasi kami terhadap teman-teman pelaku UMKM, kondisinya lebih memprihatinkan.

"Banyak yang nutup usaha karena omsetnya turun drastis antara 50-70 persen. Bayar gaji karyawan aja berat," kata dia.

Dia menilai, beruntung dampak pengetatan PPKM berbanding lurus dengan penurunan angka Covid-19.

"Apresiasi lah terhadap Pak Jokowi dan Gugus Tugas Covid-19. Kami berharap aktifitas pelaku UMKM bisa dioptimalkan lagi untuk merestorasikan dan meningkatkan performa kegiatan pelaku UMKM,” sambung pengusaha ini.

Dikatakannya lagi, upaya untuk membangkitkan performa dan intensitas aktifitas UMKM kedepan harus benar-benar mendapatkan penanganan khusus.

Menurutnya ada 2 cara. Yang pertama dari pendekatan pandemi, Jufri meminta Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait untuk melakukan pengetatan di berbagai akses masuk internasional, baik dari bandara dan pelabuhan.

Seperti halnya peningkatan infeksi Corona Varian Delta pada Juli lalu, Jufri menyorot buruknya pengetatan screening pendatang asing sehingga penyebaran Varian Delta dari India tak terbendung.

“Makanya kedepan ini harus lebih ketat. Entah itu mekanisme pemeriksaan medisnya, atau durasi isolasi pendatang diperpanjang mengingat sekarang ini evolusi Covid-19 memunculkan varian-varian virus yang baru dan lain-lain. Jangan sampai lagi bagus-bagusnya peningkatan operasional UMKM, nanti PPKM lagi. Bisa kacau lagi nanti kondisi pelaku usahanya,” tuturnya

Selain memperketat pintu masuk internasional, Syarat kedua menurut Jufri yakni adanya keberlangsungan penanganan khusus terhadap pelaku UMKM dalam meningkatkan ritme operasionalnya.

Baca juga: Berlangsung di 51 Kota, Relawan Sahabat Ganjar Borong Habis Produk UMKM Lalu Dibagikan ke Masyarakat

Beberapa program penanganan khusus yang diluncurkan Presiden Jokowi terhadap pelaku UMKM seperti relaksasi KUR sejak Tahun 2020, pengembangan pasar digital melalui program UMKM Go Online, bantuan presiden produktif untuk 12,8 juta usaha mikro, tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen.

Kemudian penyediaan 30 persen infrastruktur publik untuk UMKM, hingga alokasi 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah bagi UMKM melalui LKPP merupakan program-program yang perlu dilanjutkan untuk menunjang peningkatan performa UMKM.

Dalam acara deklarasi tersebut Ketua Umum GARPU Jufri Mengatakan bahwa Garpu sangat diterima oleh pedagang dan UMKM diseluruh wilayah Indonesia dan sudah ada pembentukan kepengurusan DPW di 25 Provinsi dari sabang sampai merauke, kedepan kami segera akan melantik pengurus di tingkat daerah.

Baca juga: Genjot Perekonomian Nasional, Menkop UKM Sebut Bantuan Bagi UMKM Meningkat Signifikan

Diapun berharap, kehadiran GARPU sebagai salah satu alternatif medium pendampingan bagi pelaku UMKM di Indonesia bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Komitmen kami adalah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk memicu peningkatan aktifitas pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tutup Jufri