Breaking News:

Berita Jakarta

Dukung KPK Soal Pemberhentian 56 Pegawai, Koalisi Rakyat Cinta Konstitusi Gelar Aksi Unjuk Rasa

Dukung KPK Soal Pemberhentian 56 Pegawai Tak Lulus TWK, Koalisi Rakyat Cinta Konstitusi Gelar Aksi Unjuk Rasa. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Koalisi Rakyat Cinta Konstitusi (KorCI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (17/9/2021) siang. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pemberhentian 56 orang pegawai yang tak lulus TWK. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberhentikan 56 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menuai polemik.

Beragam tanggapan pun dilontarkan masyarakat lewat beragam ruang, mulai dari media sosial hingga aksi unjuk rasa.

Satu di antaranya dilakukan oleh Koalisi Rakyat Cinta Konstitusi (KorCI).

Mereka mendukung KPK yang akan untuk segera memberhentikan 56 pegawainya yang tidak lulus TWK pada 30 September 2021 mendatang.

Puluhan KorCi menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan di depan Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (17/9/2021) siang.

Zen, salah satu orator dari KorCI yang menyampaikan alasan dukungan karena pihaknya menilai pemecatan pegawai KPK sudah konstitusional.

Sebagai court of law, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait TWK KPK menjadi suatu putusan yang menjelaskan lintasan perundang-undangan yang kuat dalam hal landasan dan kepastian hukum.

Sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk melakukan Judicial Review, keputusan MK berasas Erga Omnes atau Berkekuatan Putusan Tetap yang diberlakukan kepada setiap penduduk negara, serta bersifat final.

Baca juga: Solusi Pemulihan Ekonomi, Sandiaga Uno : Berkaca Pada Kearifan Lokal Desa Wisata Bejijong

Baca juga: Forum Institut Pariwisata Dunia Puji Menparekraf Sandiaga Uno di Global Tourism Forum

Sementara, lanjutnya, apabila mengacu putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 26 P/HUM/2021 terkait TWK KPK, secara substansial, desain pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaan di bawahnya.

"MA sebagai puncak peradilan mengenai keadilan atau court of justice sudah menetapkan kesesuaian kerja KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangan," jelas Zen.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved