Breaking News:

Berita Nasional

Pasar Rakyat Kian Terpuruk, APPSI Minta Pemerintah Cabut Permendag Nomor 23 Tahun 2021

Pasar Rakyat Kian Terpuruk, APPSI Minta Pemerintah Cabut Permendag Nomor 23 Tahun 2021. Berikut Alasannya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Staf Khusus Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyambangi Sentra Produksi Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (27/8/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Pandemi covid-19 serta kebijakan yang tidak memihak rakyat ditegaskan Ketua DPW APPSI Jawa Barat H Nandang Sudrajat kian menggerus keberadaan pasar saat ini.

Kondisi pasar tradisional atau kini disebut sebagai pasar rakyat itu tercatat memiliki nilai transaksi terendah dalam 50 tahun terakhir.

Buruknya kondisi tersebut dibuktikan Nandang lewat kondisi pasar di Jawa Barat saat ini.

Nilai transaksi komoditas bahan pokok dipaparkan Nandang hanya dikisaran 40 persen sampai dengan 60 persen.

Sedangkan transaksi untuk komoditas non esensial, seperti fesyen dan kelompoknya hanya dikisaran 10-30 persen.

"Akibatnya, ada pasar di Jawa Barat hanya tinggal 17 persen saja yang masih beroperasi. Dari jumlah kios sebelumnya yang beroperasi sebanyak 2500 kios, kini hanya tersisa 459 buah kios," jelas Nandang pada Kamis (9/9/2021).

Buruknya kondisi pasar saat ini diperparah dengan munculnya Peraturan Menteri Perdagangan (Menperindag) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Baca juga: Depok Masuk Zona Kuning, Warga Diminta Terus Kencangkan Protokol Kesehatan

Baca juga: Begini Kegiatan Saipul Jamil Usai Dirinya Dilarang Tampil di Televisi

Kebijakan tersebut ditegaskan Nandang tidak berpihak pada keberadaan dan kepentingan pedagang pasar.

Sejumlah substansi dalam peraturan itu, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 ditegaskannya merugikan pasar dan pedagang pasar.

"Dalam ketentuan pasal-pasal di atas, diketahui bahwa zonasi antara pasar rakyat dengan ritel moderen dibuka secara bebas," ungkap Nandang.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved