Breaking News:

Berita Nasional

Pasar Rakyat Kian Terpuruk, APPSI Minta Pemerintah Cabut Permendag Nomor 23 Tahun 2021

Pasar Rakyat Kian Terpuruk, APPSI Minta Pemerintah Cabut Permendag Nomor 23 Tahun 2021. Berikut Alasannya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Staf Khusus Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyambangi Sentra Produksi Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (27/8/2021). 

"Kalau suatu daerah belum memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR bisa mengacu pada RTRW atau rencana tata ruang wilayah. Itu artinya, sama dengan memberikan kesempatan yang luas bagi ritel modern mendirikan tempat usahanya karena bersandar pada RTRW," paparnya.

Baca juga: Brand Lokal Indonesia Sukses Ramaikan New York Fashion Week 2022

Baca juga: Sandiaga Uno Tekankan Pentingnya Peningkatan Pengalaman Pelanggan untuk Memenangkan Pasar

Di lain pihak, hal yang akan paling merugikan pedagang pasar adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan pengalaman, titik lemah pengawasan ditegaskan Nandang berada pada pemerintah daerah.

Mereka katanya mengijinkan ritel modern berdiri di sekitar pasar, bahkan sampai lingkungan perumahan yang berujung matinya warung rumahan.

Mencermati hal tersebut, DPW APPSI Jabar mendesak Menteri Perdagangan untuk mencabut kembali Permendag Nomor 23 tahun 2021.

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Anggota BPK, Anak Buah Sri Mulyani Fokus Lobi DPR dan DPD 

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Kearifan Lokal Desa Wisata Gegersik Kulon Hadirkan Peluang Usaha & Lapangan Kerja

"Tujuannya untuk kepentingan stabilitas sosial ekonomi masyarakat," imbuh Nandang.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya dijelaskannya adalah peraturan yang tidak memunculkan keinginan adanya untuk melakukan pembinaan kepada pasar rakyat.

Hal tersebut menurutnya sebuah ironi dan merupakan penghinaan terhadap Pasal 33 UUD 1945.

"Dengan demikian kami tidak salah kalau beranggapan bahwa pasar rakyat memang sengaja di bonsai. Keberadaannya hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, bukan untuk mendorong kesejahteraan rakyat, khususnya pedagang pasar," jelasnya.

"Pasar kini tidak lebih sebagai pasar bonsai dan akan menjadi bonsai pasar," tutup Nandang.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved