PDIP Nilai Narasi Anies Baswedan Soal Penanganan Covid-19 dengan Formula E Tidak Nyambung

Usulan tersebut juga akan diproses oleh internal DPRD melalui beberapa mekanisme, misalnya rapat pimpinan gabungan (rapimgab), rapat Badan Musyawarah (Bamus) hingga ke rapat paripurna.

“Bagi kami yang penting warga Jakarta selamat (dari pandemi), dan warga Jakarta bisa bekerja dengan baik, bukan interpelasi,” ujarnya.

Baca juga: Penawaran Menarik Toko Daging Nusantara, Harga Daging Sapi Dibanderol Rp 105.000 per Kilogram

Bahkan Anies menegaskan bergulirnya hak interpelasi tidak menyita perhatiannya saat memimpin Ibu Kota.

Justru Anies tetap berkomitmen menangani dan menanggulangi pandemi Covid-19.

“Ini (interpelasi) persoalan yang tidak menyita perhatian kami sama sekali, justru malah kami lebih fokus nanganin Covid-19,” katanya.

Baca juga: Penawaran Menarik Toko Daging Nusantara, Harga Daging Sapi Dibanderol Rp 105.000 per Kilogram

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang pimpinan dari tujuh fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta untuk makan malam di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021).

Anies mengundang mereka usai 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menggulirkan hak interpelasi kepada Anies soal Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang.

Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik membenarkan kabar itu. Tujuh fraksi yang datang adalah Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, NasDem, dan PKB-PPP.

Taufik mengatakan, pertemuan itu membahas tentang rencana perhelatan Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 nanti.

Sekaligus membahas rencana Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang ingin menggulirkan hak interpelasi untuk memanggil Anies guna mempertanyakan Formula E.

“Itu pasti dibahas (interpelasi), tapi tidak cuma itu karena kesepakatan dari tujuh fraksi dengan anggota 73 orang itu tidak ikut interpelasi,” kata Taufik pada Jumat (27/8/2021).

Taufik mengatakan, tujuh fraksi yang terdiri dari 73 orang itu enggan mengajukan hak interpelasi karena lebih memikirkan penanganan Covid-19.

Di sisi lain, penanganan pandemi yang cepat dan tepat dibutuhkan rakyat supaya perekonomian Jakarta bisa bangkit kembali.

“Saya kira lebih pada kerja untuk masyarakat, itu saja,” ujar Taufik.

Sementara itu Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakpro dan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI telah melakukan pembayaran biaya penyelenggaraan Formula E kepada FEO senilai 53 juta pound sterling atau setara Rp 983.310.000.000.