PDI-P dan PSI Kompak Full Team Dukung Interpelasi Anies Baswedan terkait Formula E

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kompak mengerahkan seluruh anggotanya atau full team untuk mengajukan hak interpelasi. Totalnya, ada 33 anggota yang terdiri dari 25 anggota dari PDI Perjuangan dan delapan anggota dari PSI.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana turnamen Formula E yang digelar pada 2022 mendatang.

Dewan menilai, hendaknya turnamen dibatalkan dan duit dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Ibu Kota.

Baca juga: Erick Thohir Minta Dilapori Jika Ada Korupsi di BUMN, YH: Mantan Koruptor Aja Anda Kasih Jabatan

Baca juga: Nasib Pilu Preman usai Palak Pekerja Proyek di Kembangan, Tertunduk Ketakutan saat Diciduk

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bahkan telah menerima berkas dukungan untuk mengajukan hak interpelasi.

Sebagai Penasehat Fraksi PDI Perjuangan, Prasetio juga membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk dukungan terhadap hak interpelasi.

“Hari ini saya kedatangan teman-teman anggota PDI Perjuangan dan Fraksi PSI untuk menyerakan tanda tangan. Di sini saya terima, saya rasa hak anggota dan ini harus ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam paripurna,” kata Prasetio kepada wartawan pada Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Insiden Pemukulan Berakhir Damai Meski Ibu Ryan Jombang Sempat Murka Anaknya Ditonjok Habib Bahar

Prasetio mengatakan, bakal memerintahkan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan untuk membuatkan jadwal paripurna itu.

Pasalnya, pengajuan hak interpelasi sudah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Dalam Pasal 12 ayat 2 dijelaskan, hak interpelasi bisa terwujud bila ada 15 anggota dewan yang mengajukan, dan lebih dari satu fraksi.

“Secepatnya atau minggu depanlah (dirapatkan lewat Bamus),” ujarnya.

Menurut dia, hak interpelasi merupakan suatu hal yang mendesak karena dia ingin berbicara kepada Anies melalui forum resmi.

Dia bakal menyampaikan kepada Anies soal temuan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tentang potensi kerugian bila pemerintah daerah tetap menggelar turnamen.

Baca juga: Ahmad Riza Patria Pastikan Hak Interpelasi Terkait Formula E Tak Ganggu Kinerja Pemprov DKI

Selain itu, kata dia, Anies menggelar Formula E melampaui jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Formula E digelar selama lima musim yang diagendakan sejak 2020 lalu namun ditunda karena masuk pandemi Covid-19.

Sementara jabatan Anies bakal berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Apabila ini diteruskan, dia khawatir bakal memberikan beban kepada gubernur selanjutnya.

“Kalau gubernurnya masih beliau sih alhamdulillah masih diteruskan, tapi kalau nggak kan jadi beban gubernur berikutnya,” imbuhnya.

Baca juga: Sirkuit Formula E Belum Tentu di Monas, Arena Balap akan Dibuat Sementara dan Ikuti Kondisi Lapangan

Prasetio juga memandang, turnamen ini tampak tidak elok bila digelar dalam situasi pandemi. Ajang turnamen ini berpotensi bakal memicu kerumunan warga yang ingin menonton balapan.

“Ini harus diantisipasi supaya pandemi Covid-19 bisa selesai tahun depan. Apalagi kalau kerumunan massa ini karena Formula E, takutnya pandemi ini naik lagi kasusnya,” katanya. (faf)