Ketua Komnas HAM: Kami Percaya Presiden akan Ambil Langkah dan KPK Mendengarkan

Taufan juga percaya KPK juga akan mendengarkan laporan dan rekomendasi Komnas HAM tersebut.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com/Gita Irawan
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meyakini Presiden Jokowi akan mengambil langkah, terkait laporan akhir penyelidikan dan rekomendasi soal proses alih status pegawai KPK. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meyakini Presiden Jokowi akan mengambil langkah, terkait laporan akhir penyelidikan dan rekomendasi soal proses alih status pegawai KPK.

Taufan juga percaya KPK juga akan mendengarkan laporan dan rekomendasi Komnas HAM tersebut.

Rencananya, Komnas HAM akan menyerahkan laporan dan rekomendasi tersebut kepada Jokowi pekan depan.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 131 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jakarta dan Jabar Nihil

"Kami percaya Presiden akan mengambil langkah, dan juga KPK akan mendengarkan," kata Taufan ketika dihubungi Tribunnews, Kamis (19/8/2021).

Taufan berpendapat, tak baik buat KPK kalau semua suara dari lembaga negara lain yang memberikan koreksi, malah diabaikan saja.

Ia pun percaya dan berharap akan ada langkah maju terkait hal tersebut.

"Saya percaya dan berharap ada langkah maju," ucap Taufan.

11 Bentuk Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam TWK Pegawai KPK Menurut Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan ada 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menekankan, bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut merupakan hal yang sedari awal dipertanyakan kepada Komnas HAM.

Setelah Komnas HAM melakukan pemeriksaan, pendalaman, dan analisis, kata dia, ternyata Komnas HAM menemukan keyakinan kasus tersebut bukanlah sesuatu yang sepele.

Baca juga: Jokowi: Penyakit Adalah Masalah Bersama, Menjadi Sehat Adalah Agenda Bersama

Hal tersebut disampaikannya dalam Laporan Hasil Penyelidikan Komnas HAM: Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Alih Status Pegawai KPK yang disiarkan secara virtual, Senin (16/8/2021).

"Karena dari dari perspektif pelanggaran hak asasi manusianya Komnas HAM menemukan ada 11 bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini."

"Baik ditinjau dari sisi kebijakan, ditinjau dari tindakan atau perlakuan, termasuk juga dari ucapan baik dalam bentuk pertanyaan," tutur Munafrizal.

Baca juga: BOR Nasional Turun Jadi 48,14 Persen, Jokowi Minta Testing Covid-19 Terus Diperbanyak

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved