Breaking News:

Bansos Depok

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo Soroti Lambatnya Distribusi Bansos ke Warga Isoman

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menilai kinerja Dinas Sosial Kota Depok lambat dalam mendistribusikan bantuan sembako.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Dodi Hasanuddin
Wartakotalive.com/Hironimus Rama
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo Soroti Lambatnya Distribusi Bansos ke Warga Isoman. 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo soroti lambatnya distribusi bansos ke warga isoman.

Hendrik Tangke Allo menyoroti kinerja Dinas Sosial Kota Depok dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa sembako unuk warga Depok yang positif Covid-19 dan yang melakukan isolasi mandiri.

"Penyaluran sembako bagi warga Kota Depok yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri (isoman) sangat lambat," kata Hendrik di Depok, Sabtu (14/8/2021).

Menurut Hendrik, lambatnya distribusi bansos ini disebabkan karena birokrasi yang berbelit-belit.

"Saya bilang janganlah berbelit-belit dengan persoalan birokrasi dan administrasi," ujarnya.

Politisi PDIP ini menambahkan bahwa warga Depok butuh sembako, karena mereka tidak bisa keluar rumah untuk bekerja.

"Mereka (Dinas Sosial) mengakui bahwa ada keterlambatan distribusi sembako. Ini tidak boleh lagi terjadi," pinta Hendrik.

Baca juga: Pantau Vaksinasi Covid-19 di HKBP Depok, Anggota DPR Sukur Nababan Minta Semua Warga Dilayani

Buruknya kinerja Dinas Sosial Kota Depok membuat masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah tidak dapat bantuan.

"Terkadang mereka melapor pasien tidak bisa diberi bantuan karena sudah sembuh. Ya iyalah, kalau tiga minggu baru dikasih, pasiennya pasti sudah sembuh," ungkapnya.

Baca juga: Pemkot Depok Targetkan 6.300 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Melalui Program Vaksinasi Jemput Warga

Ketua DPC PDIP Kota Depok ini menambahkan bahwa Dinas Sosial memang mengaku kekurangan tenaga (SDM) dan ada kendala terkait pendataan.

Namun hal ini tidak bisa menjadi alasan warga tidak mendapatkan bantuan yang sangat dibutuhkan.

"Kedepan, saya tidak mau hal ini terjadi lagi. Siapapun yang terkonfirmasi positif dan melakukan isoman harus segera diberi bantuan," tuturnya.

"Pemerintah siap kok. Anggarannya sudah ada. Tingggal didistribusikan. Kalau soal pendataan, tinggal koordinasi dengan RT/RW," pungkas Hendrik.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved