Breaking News:

Virus Corona Tangerang

Ombudsman Sebut Sertifikat Vaksin Syarat Membuat SKCK di Polrestro Tangerang Tindakan Diskriminatif

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan tak setuju dalam membuat SKCK diwajibkan membawa sertifikat vaksin. Ini mengada-ada.

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Andika Panduwinata
Kepala Ombudsman Banten Dedy Irsan menyatakan tak setuju dalam mengurus SKCK mewajibkan seseorang membawa sertifikat vaksin, karena tak ada dasar hukum. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan menyatakan bahwa sertifikat vaksin yang digunakan sebagai syarat dalam pengurusan SKCK di Polres Metro Tangerang Kota diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurutnya, tidak ada korelasi antara SKCK dan sertifikat vaksin, sampai saat ini belum ada aturan yang mewajibkan setiap orang atau pemohon SKCK wajib melampirkan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk mengurus dan mendapatkan SKCK.

Baca juga: Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Sebut Limbah Medis Meningkat sejak Pandemi Covid-19 Melanda

"Walaupun mungkin tujuan Polres Metro Tangerang Kota mencantumkan syarat sertifikat vaksin dalam pengurusan SKCK untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi guna mewujudkan herd immunity (kekebalan kelompok), tetapi hal ini harus didukung oleh landasan hukum yang jelas. Karena selama ini dasar hukum pengurusan SKCK tidak mencantumkan sertifikat vaksin sebagai persyaratan dalam pengurusan SKCK," ujar Dedy kepada Warta Kota, Kamis (5/8/2021).

Seperti yang diketahui bersama bahwa Polres merupakan instansi vertikal di mana setiap ketentuan dan pelaksanaan kebijakannya harus tunduk dan patuh pada instansi di atasnya dalam hal ini Mabes Polri.

Sampai saat ini belum ada peraturan baru yang menggantikan Peraturan Kapolri No 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisan (SKCK).

Baca juga: Polisi Tunggu Laporan Korban Perampokan Ditodong Senjata Api di Pamulang yang Viral di Media Sosial

"Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan adanya diskresi yang tidak memiliki dasar yang kuat, hal ini berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam bentuk tindakan diskriminatif," ucap Dedy.

Dan bisa juga diduga merupakan penyimpangan proses. Dedy berharap bahwa Polres Metro Tangerang Kota dapat menyikapi hal ini secara arif dan bijaksana.

"Alangkah lebih baik Polres Metro Tangerang Kota melakukan edukasi edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari pentingnya vaksinasi sebagai salah satu cara dalam memutus mata rantai Covid-19 dan membentuk herd immunity," katanya.

Baca juga: Warga : Ketimbang Dana APBD untuk Bangun Infrastruktur Kepulauan Seribu Lebih Baik Penanganan Covid

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved