Breaking News:

Berita Jakarta

Dinilai Terlalu Parsial, Bapemperda DPRD DKI Jakarta Tunda Pembahasan Revisi Perda Covid-19

Dinilai Terlalu Parsial, Bapemperda DPRD DKI Jakarta Tunda Pembahasan Revisi Perda Covid-19. Berikut Selengkapnya

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
istimewa
Pantas Nainggolan Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan revisi Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 pada Jumat (23/7/2021).

Alasannya, Pemprov DKI Jakarta harus menyajikan data efektivitas penerapan Perda tersebut sejak disahkan pada 2020 lalu.

“Kami mau melihat efektivitas penerapan Perda, karena ini kan sudah kami tetapkan berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan pada Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Hore, Tak Hanya Uang Tunai Rp 600.000, Warga Juga Akan Terima Beras 10 Kg dalam Program BST Kemensos

Pantas mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan Perda nantinya akan menjadi acuan bagi legislatif untuk menimbang perlu atau tidaknya Perda tersebut direvisi.

Karena itu, dia meminta kepada eksekutif untuk menyajikan data-data seperti penindakan terhadap pelanggaran prokes secara berulang, dan upaya-upaya pemerintah daerah terhadap penanggulangan Covid-19.

“Harus ada keseimbangan-keseimbangan, jadi melalui penilaian itu kami harapkan masyarakat juga akan lahir kesadarannya setelah melihat apa kewajiban pemerintah,” imbuhnya.

Baca juga: Tawuran Antar Pengamen Pecah di Alam Sutera, Korban dan Pelaku Lapor Polisi Bareng di Polres Tangsel

Sementara itu anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo mengatakan, eksekutif harus menyajikan data-data yang komprehensif dalam implementasi Perda tersebut di lapangan.

Sebab draf perubahan yang disajikan eksekutif dinilainya terlalu parsial, sehingga tidak mencerminkan data secara menyeluruh.

“Satu contoh misalnya kita lihat draf yang disampaikan kepada kita itu kan parsial, artinya lebih kepada area tentang represif, sementara upaya persuasif tidak diungkapkan selama ini,” kata Dwi.

Baca juga: Salurkan Penuh Insentif Bagi Tenaga Kesehatan, Tito Karnavian Apresiasi Wali Kota Depok

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan sanksi pidana dalam usulan perubahan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Apabila usulan tersebut disetujui, Anies meminta agar pelaksanaan di lapangan dilakukan secara humanis.

“Saya berharap penegakkan pelanggaran prokes Covid-19 tidak menimbulkan benturan antara masyarakat dengan aparat penegak Perda,” kata Anies melalui pidato yang dibacakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (21/7/2021)

“Penegakan Perda secara humanis harus dikedepankan, sehingga tidak terjadi kegaduhan yang menyita perhatian publik,” tambah Anies.

Menurut Anies, petugas harus mengedepankan perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam melakukan tugasnya di lapangan. Dengan begitu, konflik di lapangan bisa dihindari.

“Perasaan masyarakat yang senseitif akibat dampak pandemi Covid-19 merasuk ke kehidupan mereka, jadi harus dijaga,” ujar Anies. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved