18 dari 24 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Bersedia Dibina Kementerian Pertahanan Mulai Besok

Cahya mengatakan, diklat akan digelar di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, mulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), bakal mengikuti pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan), 22 Juli-30 Agustus 2021. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), akan dibina Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Pembinaan yang disebut sebagai pendidikan dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan itu, merupakan syarat bagi pegawai nonaktif agar menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN."

Baca juga: Masih Ada Warga Salat Id Berjemaah, Anies Baswedan: Pengurus Masjid, Sadarilah RS Sudah Penuh

"KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan."

"Bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN," kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa lewat keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

Cahya mengatakan, diklat akan digelar di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat, mulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Cadangan Obat Setahun Punya Kemenkes Habis Kurang dari Sebulan

Ia melanjutkan, dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 orang telah bersedia menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut.

"Dari 18 pegawai yang bersedia, 16 orang akan mengikutinya secara langsung."

"Sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri Covid-19 akan mengikutinya secara daring," terang Cahya.

Baca juga: PAN: Kebijakan Pemerintah Selalu Setengah-setengah, Hasilnya Covid Tetap Ada, Ekonomi Belum Stabil

Ia memaparkan, materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung.

Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan, yaitu empat konsensus dasar negara, sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

Studi inti yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara.

Baca juga: Kapolres Bilang Kasus Covid-19 di Jakarta Barat Menurun Sejak 12 Juli 2021

Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal KPK, serta bimbingan, dan pengasuhan

"KPK berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi Insan KPK, dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi," jelas Cahya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved