Dua Minggu Lebih PPKM Darurat, Target Pemerintah Turunkan Mobilitas Warga Hingga 50% Tak Tercapai

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, lonjakan kasus pertama kali terjadi pada Bulan Desember sebanyak 15.000, dan mortalitas 5000.

Sedangkan baru-baru ini, kenaikan meningkat drastis hingga 60.000 kasus.

Baca juga: Kebanjiran Pesanan, Pedagang Papan Nisan di TPU Padurenan Bisa Kantongi Rp 5 Juta Sehari

Jika dilihat dari angka kematian, penyebab peningkatan kasus ini adalah varian delta.

Nadia mengatakan, mayoritas pasien yCovid-19 tidak bergejala atau bergejala ringan.

"Kita tahu bahwa sebenarnya kasus positif Covid-19 itu 60 sampai 80 persen itu sifatnya tidak bergejala dan gejalanya ringan," ujar Nadia dalam diskusi secara virtual, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Juliari Mengaku Tak Tahu Tata Kelola Anggaran Negara Saat Jabat Mensos, Hakim: Waduh, Fatal Ya

Nadia menuturkan, PPKM darurat melihat laju penularan dan kapasitas respons.

Kunci agar laju penularan menurun adalah mengurangi mobilitas dengan pembatasan sosial.

Harapan pemerintah terjadi penurunan hingga 50 persen.

Baca juga: Hari Ini 30 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Padurenan, Pernah 80 Jasad dalam Sehari

Namun, menurut pemaparan Nadia, sampai minggu kedua, penurunan terjadi tapi tidak sampai 50 persen.

"Kita lihat bawah penurunan tersebut belum sampai 50 persen."

"Kita lihat tempat restoran baru 25 persen. Tempat kerja masih 40 persen. Namun transportasi sudah jauh 50 persen," bebernya.

Baca juga: Risma: Lapor Saya Jika Ada yang Main-main dengan Bansos, Nanti Tak Tindak Tegas!

Terkait aturan diperpanjang atau tidaknya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali, Nadia meminta masyarakat bersabar.

Masyarakat juga diminta menunggu informasi langsung dari pemerintah.

"Kita tunggu saja, karena akan habis besok ya PPKM darurat, mungkin sudah akan ada keputusannya, apakah akan diperpanjang atau tidak PPKM daruratnya," ucap Nadia.

Jokowi: PPKM Darurat Diperpanjang Atau Tidak? Putuskan dengan Pikiran Jernih, Jangan Sampai Keliru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya memutuskan dengan pikiran jernih, apakah harus memperpanjang PPKM darurat, atau tidak

Menurut Jokowi, PPKM darurat menjadi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat, sehingga keputusan soal itu harus tepat dan jangan sampai keliru.

Dikutip dari laman setkab.go.id, berikut ini pernyataan lengkap Jokowi saat rapat terbatas penanganan pandemi Covid-19 dan evaluasi PPKM darurat, dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021).

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Pertama, langsung saja saya akan menuju ke vaksinasi, program vaksinasi.

Tolong dilihat betul angka-angkanya.

Karena yang saya lihat, data yang masuk, baik itu berupa vaksin jadi maupun bulk, itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta.

Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi itu kurang lebih 54 juta.

Artinya, stok yang ada, baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di rumah sakit, di puskesmas-puskesmas terlalu besar.

Oleh sebab itu, saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah, tidak ada stok untuk vaksin.

Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya.

Dan terbukti dua atau tiga hari yang lalu, kita sehari bisa menyuntikkan 2,3 juta.

Saya yakin 5 juta itu bisa. Sekali lagi, tidak usah ada stok.

Stoknya itu yang ada hanya di Bio Farma, yang lain-lain cepat habisin, cepat habisin, sehingga ada kecepatan.

Karena kunci, salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi.

Ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO.

Mengenai vaksinasi juga, seperti yang saya lihat kemarin yang dilakukan oleh BIN, vaksinasi door to door itu, ini saya kira diteruskan.

Kemudian yang ketiga, yang berkaitan provinsi mana, wilayah mana yang didahulukan.

Saya melihat angka-angka Jakarta dan Bali, kemarin memang ingin kita dahulukan.

Bali sudah 81 persen dosis yang telah disuntikkan, DKI sudah 72 persen. Ini saya kira Agustus sudah akan selesai, masuk ke herd immunity.

Kemudian, provinsi mana yang sekarang harus kita fokuskan? Menurut saya tiga, yaitu Jawa barat, Jawa Tengah, Banten, karena ini baru 12 persen.

Jawa Barat 12 persen, Jawa Tengah 14 persen, Banten 14 persen, sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity.

Jadi kita harapkan di Bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September.

Tapi kalau kita program tanpa stok tadi berjalan, saya kira ini Agustus bisa selesai.

Yang pertama, yang berkaitan dengan vaksinasi.

Yang kedua, yang berkaitan dengan oksigen.

Tadi pagi saya ke pabrik, ke industri PT Aneka Gas Industri.

Saya banyak mendapat informasi dari sana, bahwa sebetulnya masih banyak pabrik-pabrik yang bisa ditambah kapasitasnya.

Ada juga pabrik yang off yang bisa itu bisa di-on-kan, tetapi membutuhkan pembiayaan.

Ini tolong juga dicarikan solusinya, karena apapun kita memang harus menyiapkan diri apabila betul-betul ada lonjakan dan kebutuhan oksigen bisa terpenuhi.

Dari sini sebetulnya dari dalam negeri sebetulnya kalau kita gerakkan semuanya, cukup.

Saya kira juga, tolong dilihat ini yang berkaitan dengan industri-industri BUMN, ini saya kira bisa membantu, karena dari situ bisa juga keluar oksigen.

Krakatau Steel misalnya, pabrik-pabrik pupuk kita, industri petrokimia kita, semuanya bisa ikut membantu.

Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan mobility index, mobilitas manusia.

Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulogadung tadi, saya lihat masih cukup ramai.

Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi.

Apakah efektif juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena sekarang ini banyak yang di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana.

Sekali lagi, tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini.

Karena menurut saya kuncinya itu sekarang memang justru, karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker.

Kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama.

Sehingga, seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker. Yang saya lihat sampai saat ini, belum.

Kemudian, hati-hati dalam menurunkan mobility index, mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko.

Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah, agar jangan keras dan kasar. Tegas dan santun.

Sambil sosialisasi, memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras, itu mungkin bisa sampai malahan pesannya.

Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, Satpol PP memukul pemilik warung apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana.

Kemudian yang kelima, yang berkaitan dengan bansos. Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH, baik itu BLT Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST) jangan ada yang terlambat.

Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako, minggu ini harus keluar.

Percepat, betul-betul ini dipercepat. Saya minta Kabulog dan utamanya Mensos, jangan ragu-ragu.

Karena prinsipnya adalah yang paling penting kita ini enggak nyuri, enggak ngambil.

Prosedurnya, tolong dampingi BPKP, termasuk dalam hal ini pemberian obat-obatan gratis.

Obat, suplemen, vitamin gratis kepada rakyat. Ini sangat diapresiasi, tetapi jumlahnya sangat-sangat kurang.

Tadi malam saya ke kampung, hampir semuanya senang dan minta obat itu.

Ini tolong karena kemarin rencananya tahapan pertama 300 (ribu), tahapan kedua 300 (ribu), berarti hanya 600.000.

Saya minta Bu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas 2 juta paket.

Kan enggak mahal 2 juta kali 63.000 kalau yang paket pertama, paket keduanya 200.000, saya kira kan bukan.. bukan anggaran yang gede lah, tetapi rakyat merasa tenang karena memiliki barangnya.

Karena sekarang ini banyak ke apotek, banyak lari ke (Pasar) Pramuka, barangnya aja enggak ada.

Yang keenam, yang berkaitan dengan komunikasi publik itu yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan.

Karena terus terang saja, masyarakat ini khawatir mengenai Covid-19 yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut ini hati-hati.

Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini.

Jangan sampai masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy.

Yang ketujuh, yang berkaitan dengan Iduladha. Saya betul-betul minta agar dikomunikasikan dengan baik.

Ini mungkin Bapak Wapres bisa membantu dalam hal ini, Pak Menteri Agama bisa mengomunikasikan ke bawah, sehingga perayaan hari raya Iduladha betul-betul bisa lebih khidmat, tetapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan.

Kemudian yang terakhir. Ini pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah, satu yang penting yang perlu kita jawab: PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak?

Kalau mau diperpanjang, sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru.

Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih. (Aisyah Nursyamsi)