Heran Tidak Ada Strategi Baru Pemerintah Atas Pandemi, Mardani: Saatnya Jokowi Ambilalih Komando

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menyoroti sejumlah langkah pemerintah yang dianggapnya tidak memiliki terobosan baru dalam penanganan pandemi virus corona.

Dia menuturkan, selama 1,5 tahun pandemi berlangsung, belum ada hasil positif atas upaya penanganan pandemi ini.

Bahkan, sejak beberapa bulan lalu, justru terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara drastis.

"Tidak ada kah keinginan dari pemerintah untuk mengubah strategi dlm menghadapi Covid19? Sudah 1,5 tahun, tapi bangsa kita blm mampu mengalahkan virus ini. Dua bulan terakhir angka penularan & kematian kian tinggi, mengalahkan negara yang dikenal banyak kasus Covid-19 spt Brasil,India dan lain-lain," tulis Mardani Ali Sera di twitter pribadinya, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Denny Sesumbar Semua Kader Demokrat Tak Bisa Kalahkan Dirinya, Prediksikan Partai Itu Akan Nyungsep

Baca juga: Bisnis Sudah Kembang-kempis, Asosiasi Pengusaha Kuliner Keberatan Jika PPMK Darurat Diperpanjang

Mardani menyebut, berkaca dari evaluasi penanganan covid-19 sejauh ini, seharusnya Presiden Jokowi turun langsung sebagai panglima, bukan mendelegasikan kepada anak buahnya.

"Dari aspek pengambil kebijakan misalnya, saatnya komando langsung diambil alih oleh pak @jokowi
sebagai pemimpin tertinggi. Beliau punya kewenangan yang amat besar untuk mengambil keputusan, akan jauh lebih efektif.

Tanpa mengecilkan peran Satgas Covid-19 yang kekuasaan / wewenang nya masih terbatas daripada presiden," ungkapnya.

Ia menganggap, selama ini rantai komando yang diberikan presiden kepada para pelaksana di lapangan sering tidak tuntas.

Baca juga: Baru Pulang dari Serang, Rohayati Shock Mendapati Rumahnya di Teluk Gong Hangus Terbakar

Baca juga: Demi Periuk Nasi, Sejumlah Penyedia Jasa Servis Ponsel Pintar di ITC Roxy Mas Turun ke Jalan

"Harus kita akui memang, rantai komando yang pemerintah susun kerap tidak tuntas. Perlu dirapikan dan buat Pusat Pelayanan Pandemi. Vaksinasi disatukan dengan penyaluran obat, penyediaan oksigen dan pelayanan kesehatan.

Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kab, kota, kecamatan jika perlu desa & kelurahan di daerah zona merah."

Kemudian, saran Mardani, pemerintah sebaiknya fokus pada pelayanan kesehatan dan mengkesampingkan hal lain yang sifatnya bukan prioritas.

"Lalu jadikan kesehatan sebagai prioritas, jangan dulu memikirkan hal lain di luar penanganan Covid-19. Ini mesti terus disuarakan, karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non kesehatan seperti ekonomi, keamanan sampai politik," ungkapnya.

Baca juga: Gus Najih Maimun Dipolisikan usai Tuding China Ingin Kuasai Indonesia, Muannas: Tangkap Saja!

Mardani juga mengkritik kebijakan pemerintah yang masih membiarkan penerbangan dari luar negeri.

Padahal, virus varian terbaru datang dari luar negeri.

"Kita kembali kecolongan ketika Covid-19 di India dan negara lain sedang naik-naiknya, analisis kesehatan perlu menutup penerbangan dari sana. Apakah dilakukan? Tidak dan imbasnya, Covid varian Delta kian merajalela di dalam negeri," ungkapnya.

Selain menyampaikan berbagai solusi tersebut, Mardani memandang perlu untuk dilakukan percepatan vaksinasi covid-19.

"Berbagai poin di atas harus diiringi denagn memastikan program vaksinasi nasional selesai di kuartal II 2022. Bukti empiris memperlihatkan, negara lain yang cakupan vaksinasinya di atas 85% sudah berhasil mengatasi pandemi. Perlu ditekankan karena sampai sekarang, cakupannya masih jauh dari target."

Baca juga: Fahri Hamzah Ingatkan Ada Pejabat Cari Aman di Kabinet, Beri Laporan Tak Jujur kepada Presiden

"Terakhir, ada baiknya pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas ranjang perawatan untuk mengantisipasi lonjakan penularan wabah. Kedepankan upaya preventif seperti meningkatkan 3T. Ini penting untuk melacak dengan cepat masyarakat yang terinfeksi Covid-19."

"Mereka bisa langsung di karantina di tempat isolasi terpusat/rumah dengan pemantauan yang ketat oleh tenaga kesehatan. Bertujuan agar kondisi yang bersangkutan tidak tiba-tiba memburuk dan harus dibawa ke rumah sakit. Dengan begitu, beban RS juga akan berkurang."

"Jika hanya fokus pada peningkatan kapasitas di RS, akan sulit mengimbangi kecepatan penularan virus. Meskipun sekarang ada tren penurunan, namun kewaspadaan mesti diringkatkan agar dapat maksimal menurunkan dan memusnahkan pandemi ini," tandasnya