Info DPD RI

PPKM Darurat Bergulir, Ketua Komite III DPD RI Pertanyakan dan Desak Pemerintah Salurkan Bansos

Senator asal Dapil Provinsi DKI Jakarta ini meminta penyaluran bansos atau bantuan lainnya segera dipercepat, karena sudah Minggu kedua PPKM Darurat.

Editor: Ichwan Chasani
Dok. Setjen DPD RI
Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Di tengah peningkatan kasus harian akibat pandemi Covid-19 khususnya varian delta, pemerintah menerapkan PPKM Darurat dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang alias sekitar tiga minggu.

PPKM Darurat yang telah bergulir hampir dua pekan, dipertanyakan oleh Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni terkait Bantuan Sosial (Bansos) yang tak kunjung didapatkan masyarakat.

Atas kondisi tersebut, Ketua Komite III DPD RI mendesak Pemerintah untuk segera menyalurkan bansos PPKM Darurat kepada masyarakat.

“Kita semua harus bekerja cepat, terutama Pemerintah. Menjadi ironi bila hingga hari ke-12 PPKM Darurat masyarakat belum mendapatkan Bansos, ini menjadi pertanyaan besar di tengah gejolak dan masa-masa sulit untuk masyarakat,” ungkap Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, dalam pernyataan resminya, Jumat (16/7/2021).

Senator asal Dapil Provinsi DKI Jakarta ini meminta penyaluran bansos atau bantuan lainnya segera dipercepat, karena sudah Minggu kedua PPKM Darurat. Masyarakat, menurutnya, tentu sudah sangat-sangat membutuhkan.

Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni.
Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni. (Dok. Setjen DPD RI)

Sylviana Murni menyebutkan bahwa dengan situasi yang sangat diperketat dan dibatasi dalam beraktivitas ini, baik bekerja, berdagang, berinteraksi, bagi masyarakat luas sangat sedikit yang bisa diharapkan untuk bertahan hidup, sementara kebutuhan sudah sangat menipis.

“Dengan diperketatnya dan dibatasinya aktivitas masyarakat ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat dalam bertahan hidup di tengah kebutuhannya hidupnya yang sudah sangat menipis,” bebernya.

Diketahui, bantuan yang akan diberikan Pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) yang anggarannya dialokasikan mencapai Rp13,96 triliun. PKH akan disalurkan pada 10 juta penerima.

Selain itu ada program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar 10 juta penerima dengan anggaran Rp6,1 triliun. Penerima BST dan PKH juga akan diberikan beras sebanyak 10 kilogram (kg). (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved