Berita Jakarta

Firli Akan Panggil Anies sebagai Saksi Korupsi Pengadaan Lahan, Ferdinand Bungah: Rakyat Mendukung!

Anies akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Editor: Feryanto Hadi
Kolase Warta Kota/Istimewa
Kolase Ferdinand Hutahaean dan Anies Baswedan 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Pegiat Media Sosial Ferdinand Hutahaean bungah mendengar kabar bahwa Gubernur Anies Baswedan akan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut.

Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

Namun, KPK masih terus mendalami kasus tersebut bahkan berniat memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan.

Baca juga: Pandemi Masih Selimuti Negeri, Jokowi Ajak Warga Minta Pertolongan kepada Allah SWT

Baca juga: Kemenkes Tetapkan Harga Vaksin Berbayar Rp 879.140, Demokrat: Tega Betul Rezim Ini pada Rakyat

"Firli Nyatakan KPK Perlu Keterangan Anies Baswedan di Kasus Lahan DKI. Panggil segera, periksa dan naikkan statusnya jadi tersangka jika ditemukan bukti keterlibatan. Rakyat akan mendukung @KPK_RI menegakkan hukum," tulis Ferdinand menanggapi salah satu pemberitaan tentang rencana pemanggilan Anies oleh KPK, Senin (12/7/2021).

Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Firli menganggap, dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur Anies Baswedan sangat memahami

Firli menjelaskan, Anies akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini.

Baca juga: Kritik Vaksin Berbayar,Bintang Emon:Jangan Sampai Orang Mikir Tuh Kan Covid mah Akal-akalan Bisnis

Keterangan Anies diperlukan untuk menjelaskan penganggaran pengadaan tanah di Munjul.

Sejumlah anggota DPRD DKI juga akan dipanggil.

Keterangan anggota DPRD DKI diperlukan untuk menjelaskan penyusunan anggaran pengadaan tanah.

"DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemerintah Daerah DKI, mereka semestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI," kata Firli

Pemprov DKI serahkan masalah sepenuhnya kepada KPK

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved