Virus Corona

Gerindra Sebut Vaksinasi Berbayar Meningkatkan Penderitaan Rakyat, Pertanyakan Anggaran Kesehatan

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengungkapkan, dirinya bakal mempertanyakan vaksinasi berbayar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Editor: Mohamad Yusuf
ISTIMEWA
BPOM menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) alias izin darurat penggunaan vaksin Covid-19 Sinopharm. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah menjual vaksin Covid-19  secara umum menuai protes publik.

Pasalnya vaksin Covid-19 yang diperjualbelikan dianggap justru akan meningkatkan penderitaan rakyat.

Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad.

Di mana vaksin Covid-19 berbayar akan dilakukan melalui perusahaan BUMN farmasi PT Kimia Farma.

Baca juga: Demi Bertahan Hidup di Tengah Pandemi Covid-19, Sejumlah Artis Dikabarkan Mulai Jual Mobil dan Rumah

Baca juga: Susu Bear Brand Mahal dan Langka di Pasar, Ini Tanggapan Nestle 

Baca juga: Daftar 10 Lokasi Isi Ulang Tabung Oksigen di Bekasi

Dia mengingatkan bahwa dalam UUD 1945 negara mewajibkan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.

Dia menegaskan program vaksinasi seharusnya dilakukan secara gratis tanpa harus menambah beban masyarakat.

"Program Presiden Joko Widodo tentang percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok nusantara harus didukung oleh seluruh pembantunya," katanya kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengungkapkan, dirinya bakal mempertanyakan vaksinasi berbayar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Khususnya kepada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita akan mempertanyakan ke Menteri Keuangan tentang Penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 T untuk Kesehatan termasuk membeli vaksin," ucapnya.

Kamrussamad juga mempertanyakan apakah ini cara pemerintah untuk melakukan penghematan pada biaya kesehatan atau untuk menekan rakyat.

Baca juga: Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bisa Diunduh di Pedulilindungi.id, Begini Caranya

Baca juga: SIAPAKAH Doni Salmanan, Viral Sawer Reza Arap Rp1 Miliar saat Live Streaming Games? Ini Sosoknya

Baca juga: PROFIL Harmoko, Sosok yang Minta Soeharto Mundur, Meniti Karir Jurnalis, Politisi, hingga Menteri

Sebab keputusan menkomersialkan vaksin sangat berbanding terbalik dengan upaya percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok negeri.

"Apakah ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat di atas penderitaan rakyat. Apakah hal ini pantas?" pungkasnya.

Dianggap Menipu Rakyat

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan mengkritik adanya vaksin gotong royong berbayar yang disediakan PT Kimia Farma.

Irwan mendesak pemerintah tidak memeras keringat rakyat dengan alasan gotong royong.

"Gotong royong itu mulia. Tapi dagang vaksin dengan alasan gotong royong itu menipu rakyat di tengah derita pandemi," kata Irwan kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Demi Bertahan Hidup di Tengah Pandemi Covid-19, Sejumlah Artis Dikabarkan Mulai Jual Mobil dan Rumah

Baca juga: Susu Bear Brand Mahal dan Langka di Pasar, Ini Tanggapan Nestle 

Baca juga: Daftar 10 Lokasi Isi Ulang Tabung Oksigen di Bekasi

Irwan menegaskan bahwa vaksinasi pada rakyat itu tugas negara di tengah pandemi Covid-19, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Menurut Irwan, pemerintah seharusnya yang membeli vaksin jika stok tersedia dan kebutuhan vaksin dalam negeri belum tercukupi.

Dia pun mengingatkan bahwa pemerintah telah diberikan kekuasaan dengan adanya UU nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu badan usaha milik negara yang artinya juga milik rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri di tengah derita pandemi. Harus dihentikan," pungkas Irwan.

Baca juga: Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bisa Diunduh di Pedulilindungi.id, Begini Caranya

Baca juga: SIAPAKAH Doni Salmanan, Viral Sawer Reza Arap Rp1 Miliar saat Live Streaming Games? Ini Sosoknya

Baca juga: PROFIL Harmoko, Sosok yang Minta Soeharto Mundur, Meniti Karir Jurnalis, Politisi, hingga Menteri

Dikritik

Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyoroti penjualan vaksin Covid-19 oleh salah satu perusahaan BUMN yakni Kimia Farma.

Andi Arief heran, mengapa Presiden Joko Widodo menyetujui manuver perusahaan pelat merah itu untuk menjual vaksin.

Saya percaya vaksin bantuan internasional akan disuntikkan ke rakyat. Tapi di tengah iklim korupsi saat ini bagimana agar rakyat tahu bahwa yang dijual di Kimia Farma bukan vaksin bantuan internasional. Lagian Pak Jokowi sempet-sempetnya terpikir dan menyetujui jualan vaksin ke rakyat," tulis Andi Arief di akun Twitternya, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: MISTERI Mayat Hangus Terbakar di Cisauk Terkuak, Ternyata Korban Pembunuhan, Pelaku Dua Orang

Baca juga: Ngabalin Sebut Pihak yang Desak Jokowi Kibarkan Bendera Putih sebagai Makhluk Berperadaban Rendah

Sementara itu, di saat ramai dikabarkan penjualan vaksin di Kimia Farma, beredar kembali video berisi pidato presiden Jokowi saat menjanjikan vaksinasi gratis untuk warga.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi dalam video itu.

"Untuk itu saya instruksikan, dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementrian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," tutup Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, PT Kimia Farma Persero akan melayani vaksinasi Covid-19 berbayar mulai Senin (12/7/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, PT Kimia Farma Buka Pelayanan Vaksinasi Berbayar, Simak Cara Pendaftarannya

Terkait vaksin Covid-19 berbayar disediakan PT Kimia Farma Persero dibenarkan oleh Wakil Menteri BUMN, Pahala N Mansury.

Menurutnya, program vaksinasi berbayar dilakukan, bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan vaksinasi Covid-19.

Dikatakannya, vaksinasi Covid-19 saat ini mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir.

"Pelayanan vaksinasi individu Kimia Farma Group merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi gotong royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," tutur Pahala dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/7/2021), dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, Direktur Utama Kimia Farma, Verdi Budidarmo menjelaskan di tahap awal program ini baru menyentuh 6 kota dengan 8 klinik.

Baca juga: Sambil Terbatuk, Abu Janda Kabarkan Kondisi Terbaru, Tulang Remuk Redam, Mental Sempat Hancur

Akan tetapi, secara perlahan perusahaan farmasi pelat merah tersebut akan memperluas jangkauannya, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.

Dia mengatakan, saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan vaksinasi individu atau berbayar, seiring dengan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Calon peserta vaksinasi ini nantinya akan mengikuti prosedur yang segera dipublikasikan dengan biaya sesuai yang ditetapkan pemerintah.

"Kami siap memberikan layanan vaksinasi Individu melalui klinik-klinik kami di seluruh wilayah Indonesia."

"Dalam tahap pertama, kami baru memberikan pelayanan ini di delapan klinik di Jawa dan Bali," ujar Verdi.

Baca juga: Jerinx Kembali Dipolisikan setelah Tuding Sejumlah Artis Mengendorse Covid-19

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik, Agus Chandra menyebut, ada delapan klinik yang akan melayani vaksinasi berbayar.

Delapan klinik tersebut berada di daerah Jawa dan Bali.

"Total kapasitas VGR individu dari delapan klinik ini sebanyak 1.700 peserta per hari," kata Agus, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: REKOR BARU, TPU Padurenan Bekasi Makamkan 118 Jenazah dalam Sehari, Eskavator Dikerahkan

Berikut ini daftar delapan klinik perusahaan di Jawa dan Bali yang akan melayani vaksinasi berbayar:

1. Jakarta KF Senen, kapasitas 200 orang per hari

2. Jakarta KF Pulogadung, kapasitas 200 orang per hari

3. Jakarta KF Blok M, kapasitas 100-200 orang per hari

4. Bandung KF Supratman (Drive Thru), kapasitas 200 orang per hari

5. Semarang KF Citarum, kapasitas 100 orang per hari

6. Solo KF Sukoharjo, kapasitas 500 orang per hari

7. Surabaya KF Sedati, kapasitas 200 orang per hari

8. Bali KF Batubulan, kapasitas 100 orang per hari

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ada Vaksinasi Berbayar, Gerindra: Meningkatkan Penderitaan Rakyat
Penulis: chaerul umam

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved