Terpidana Kasus Penipuan Dibebaskan, Korban Minta Perlindungan Hukum Kepada Ketua Mahkamah Agung

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Hartarti, korban pemalsuan surat dalam proses jual beli Bali Rich Villa Ubud (PT Bali Rich Mandiri), mengirim surat ke Ketua Mahkamah Agung (MA) memohon perlindungan hukum.

Ibu rumah tangga itu pun meminta MA untuk melakukan penggantian hakim yang netral dan tidak berpihak untuk mengadili kasus pidana pemalsuan surat tersebut.

Dalam suratnya, Hartarti menjelaskan bahwa ia merupakan penjual yang tidak dibayar lunas dan mengalami kerugian besar.

Karena, narapidana Asral baru melakukan pembayaran down payment (DP) sebesar Rp 1 miliar pada 9 Juli 2015 dari harga jual beli Rp 38 miliar.

"Saya menerima Rp 500 juta dan Djarius menerima Rp 500 juta. Djarius adalah pemegang sekaligus pemilik saham 10 persen juga sudah memberi keterangan di Persidangan bahwa belum menerima pelunasan yang seharusnya Rp 38 miliar," ujar Hartati dalam salinan surat pada Senin (28/6/2021).

Menurut Hartati, hingga saat ini tidak pernah ada pembayaran sampai dengan pelunasan.

Hal itu terungkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar.

Di mana kata Hartati, semua terdakwa yang saat ini sudah menjadi narapidana mengakui dan membenarkan bahwa belum ada pelunasan.

Selain itu, Hartati membeberkan kalau para narapidana juga mengakui dan membenarkan RUPS PT Bali Rich Mandiri pada 21 Desember 2015 tidak pernah ada.

"Sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembayaran sampai dengan pelunasan. Semuanya sudah jelas terangbenderang dan sudah terbongkar di fakta persidangan PN Gianyar dimana semua narapidana mengakui dan membenarkan bahwa belum ada pelunasan, juga mengakui dan membenarkan RUPS PT Bali Rich Mandiri 21 Desember 2015 tidak pernah ada alias palsu," ujarnya.

Baca juga: Cegah Klaster Keluarga, Bupati Bekasi Wajibkan Perusahaan Siapkan Fasilitas Isolasi Khusus Pekerja