Pilpres 2024

Isu Presiden 3 Periode, Waketum MUI: Bangsa Ini Banyak Lulusan Perguruan Tinggi tapi Pandangan Picik

Membayangkan hal itu, Anwar heran mengapa ada orang-orang semacam ini.

Editor: Yaspen Martinus
ibadah.co.id
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengomentari isu jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. 

"Lalu pertanyaan saya selanjutnya kalau itu terjadi, ada apa dengan partai politik yang ada di negeri saya hari ini?"

Baca juga: Isu Jokowi 3 Periode dan Prabowo Jadi Wapres, Mahfud MD: Saya Lebih Setuju Seperti Sekarang

"Kok sepertinya mereka tidak punya pandangan dan tidak punya visi untuk mengubah negeri ini menjadi lebih baik lagi?"

"Padahal, partai politik yang ada sekarang di negeri ini memiliki cukup banyak kader yang mumpuni yang bisa diusung dan didorong untuk memimpin negeri ini."

"Lalu mengapa kok tiba-tiba mereka tidak percaya diri mendorong dan mencalonkan kader-kader mereka sendiri?" Paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menanggapi wacana masa jabatan presiden tiga periode, seiring isu amandemen UUD 1945.

Baca juga: Edhy Prabowo Bilang Larangan Ekspor Benur Rugikan Rakyat, Susi Pudjiastuti: No Comment!

"Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik, ya sikap saya enggak berubah."

"Janganlah membuat kegaduhan baru."

"Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi."

Baca juga: Butuh Studi Lebih Lanjut, Sertifikat Vaksin Covid-19 untuk Syarat Bepergian Masih Wacana

"Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode."

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama," papar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/3/20201) lalu.

Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Ingin Tampar Muka Saya!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju wacana masa jabatan Presiden ditambah menjadi tiga periode dan dipilih oleh MPR.

"Kalau ada yang usulan tiga (wacana), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Jokowi, sejak awal dirinya meminta amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan secara terbatas, terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

BREAKING NEWS: PN Depok Tolak Gugatan Perdata Korban First Travel, Majelis Hakim Beda Pendapat

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved