Breaking News:

Tes Pegawai KPK

Novel Baswedan Terdepak dari KPK, KOMPAN: Banyak Ruang untuk Berkontribusi & Mengabdi Kepada Bangsa

Terdepak dari KPK, KOMPAN Menilai Masih Banyak Ruang Bagi Novel Baswedan dan Mantan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK untuk Mengabdi Kepada Bangsa

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Spanduk Perwakilan KOMPAN Wilayah Banten yang berisi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) disarankan untuk tidak bermanuver.

Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (KOMPAN) menilai, masih banyak ruang untuk berkontribusi dan mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Kalau mereka punya niat baik kepada republik ini, masih banyak ruang untuk berkontribusi dan mengabdi kepada bangsa,” kata Perwakilan KOMPAN Wilayah Banten, Zikri Wahyudi berdasarkan keterangannya pada Jumat (18/6/2021).

Zikri mendukung, setiap langkah yang diambil oleh pimpinan KPK RI karena sesuai amanah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

Dia juga menentang langkah yang diambil 75 pegawai KPK yang gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Mereka menyebut, langkah itu adalah bentuk melawan Undang-Undang dan bisa dikategorikan sebagai tindakan makar.

Atas kekecewaan itu, Perwakilan KOMPAN Wilayah Banten maemasang spanduk bertuliskan dukungan kepada KPK.

“Aksi solidaritas mahasiswa serang Banten ini sebagai bentuk dukungan terhadap KPK RI,” ujarnya.

Baca juga: Anies Baswedan Banggakan Diri, Klaim Vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota Lampaui Target Jokowi

Dia mengatakan, gerakan Novel Baswedan melalui 51 pegawai KPK yang gagal TWK berbanding terbalik ketika mereka tidak mendukung pemberlakuan UU Nomor 19 tahun 2019.

Belum lagi saat KPK RI mau diperkuat melalui penguatan UU Nomor 19 tahun 2019, Novel Baswedan justru melakukan manuver dengan membentuk Wadah Pegawai (WP) KPK RI dan menolak revisi UU KPK 2002 menjadi UU Nomor 19 tahun 2019 saat diproses menjadi RUU.

Baca juga: Kebut Distribusi Vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota, Pemprov DKI Kembali Rekrut 3.000 Orang Vaksinator

Di sisi lain, tata cara alih status pegawai KPK itu telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kemudian dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

“Sikap Novel Baswedan dkk dinilai tidak konsisten, karena dahulu menolak revisi UU KPK tahun 2002 dan alih status ASN tetapi saat ini menuntut diterima jadi ASN karena gagal dalam TWK,” imbuhnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved