Breaking News:

Berita Nasional

Sidang Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Ini Pengakuan Dua Saksi di Persidangan

PN Jaksel menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik bos kaskus Andrew Darwis, lewat media online.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Hertanto Soebijoto
Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau
Sidang lanjutan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik bos kaskus Andrew Darwis, lewat media online dengan terdakwa Titi Sumawijaya dan Jack Lapian, di PN Jakarta Selatan, Selasa (15/6/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, PASAR MINGGU -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik bos kaskus Andrew Darwis, lewat media online dengan terdakwa Titi Sumawijaya dan Jack Lapian, Senin (14/6/2021). Agendanya mendengarkan keterangan 2 saksi.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Elfian dengam hakim anggota Suharno dan Yosdi. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum adalah Leonard S Simalanggo. 

Dugaan pencemaran nama baik oleh terdakwa sesuai pemberitaan media dilakukan pada 16 September 2019. Kasus pencemaran nama Andrew, berawal dari proses pinjam-meminjam dana.

Video: Polres Metro Jakarta Barat Operasi Tangkap Tangan 22 Orang Diduga Preman

Sertifikat gedung milik terdakwa Titi yang berlokasi di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan telah berganti nama menjadi Susanto Tjiputra pada 29 November 2018 dengan menggunakan Akta PPJB Palsu dan akte Jual Palsu. 

Pada sidang saksi pertama Sri Haryati sebagai Notaris dan PPAT wilayah Jakarta Selatan. 

Sri Haryati sebagaimana diketahui objek dari SHGB No. 41 berada di Jakarta Selatan.

Baca juga: Roy Suryo Resmi Laporkan Lucky Alamsyah ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Baca juga: Roy Suryo Laporkan Lucky Alamsyah Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik, Buntut Tabrakan Mobil

Peranan Sri Haryati selaku PPAT di wilayah Jaksel adalah yang mengesahkan AJB antara Susanto Tjiputra dan Andrew Darwis.

Pasalnya, isi daripada AJB sudah dibuat dan disusun oleh Notaris dan PPAT bernama Abdul Salam yg memiliki wilayah kerja di Jakarta Pusat. 

Sri Haryati hanya mengesahkan saja sehingga terbitlah Akta.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved