Luhut Binsar Panjaitan Prihatin Importir tak Mau Bangun Pabrik Alat Kesehatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, penyerapan produk alat kesehatan (Alkes) dalam negeri masih rendah jika dibandingkan produk buatan dalam negeri.

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga Juni 2021, pemesanan Alkes dalam negeri hanya mencapai Rp 2,9 triliun.

Sedangkan nilai belanja Alkes impor 5 kali lebih besar, yakni senilai Rp 12,5 triliun melalui e-katalog.

Baca juga: Kemenperin Fasilitasi Kerja Sama Pengembangan Industri Kedirgantaraan dan Alat Kesehatan

"Untuk orang-orang yang suka impor atau para importir, anda kan bisa bikin pabriknya di dalam negeri, investasi. Masa mau makan dari impor terus, sampai kapan kita mau begini," ungkap Menteria Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat diskusi virtual, Selasa (15/6/2021).

Pemerintah saat ini terus menggaungkan Belanja Produk Dalam Negeri dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

"Untuk itu perlu aksi afirmatif oleh pemerintah untuk meningkatkan belanja Alkes dalam negeri, minimal Rp 6,5 triliun untuk 5.462 barang untuk tahun anggaran 2021 melalui e-katalog," ungkapnya.

Indonesia sendiri saat ini telah memproduksi sebanyak 358 jenis Alkes, dimana sebanyak 79 jenis sudah mampu menggantikan produk impor untuk kebutuhan nasional.

Kemudian, ada sebanyak 5.462 Alkes impor yang sudah tersubstitusi produk dalam negeri sejenis dan akan dialihkan untuk belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.

"Selain itu perlu peningkatan kapasitas produksi Alkes dalam negeri. Dua minggu lalu kami dengan Menteri Kesehatan pergi ke Korea. Kemarin saya juga ke Tiongkok bersama Wakil Menteri Kesehatan melihat betapa banyaknya kita impor alat kesehatan yang mana bisa kita produksi dalam negeri," ucapnya.

Menurut Luhut, Presiden telah memberi arahan untuk lebih banyak menggunakan produk dalam negeri dengan memindahkan atau mengundang investor untuk masuk ke Indonesia.

Baca juga: BREAKING NEWS: Siti Fadilah Mantan Menkes Kasus Korupsi Alat Kesehatan Bebas dari Rutan Pondok Bambu

"Contoh seperti alat USG, kita butuh 12.000 unit, kita pikir ngapain impor, bikin saja pabriknya di sini. Mereka (perusahaan) sudah mau dan Presiden memerintahkan tidak ada impor barang-barang seperti itu," jelasnya.

Presiden Joko Widodo juga dikabarkan sudah meminta adanya perbaikan undang-undang mengenai Alkes.

Luhut menyebut dana belanja Alkes yang dikeluarkan hampir Rp 490 triliun setiap tahun, jika kita sekarang bisa hemat Rp 200 triliun - Rp 300 triliun setiap tahun itu sama investasi 25 miliar dolar AS pertahun.

"Jadi kita bisa bayangkan berapa pemborosan kita begitu tinggi. Dengan gerakan BBI kita bisa mendorong. Pemerintah akan terus mendorong investasi dan meningkatkan kapasitas," kata Luhut.

Baca juga: Kabupaten Tangerang Diguyur Bantuan Alat Kesehatan Medis

Pemerintah juga akan lebih ketat memantau belanja rumah sakit untuk penggunaan produk dalam negeri melalui Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP.