BEM SI Bergerak Serukan Penyelamatan KPK, Ajak Semua Elemen Kepung Kantor Firli Cs pada Rabu Esok

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Aliansi BEM Seluruh Indonesia mengumumkan akan menggelar aksi terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam dipecat.

Aksi tersebut akan dilakukan pada Rabu 16 Juni 2021 pukul 13.00 bertempat di Gedung Merah Putih KPK.

Koordinator Media BEM SI 2021 Muhammad Rais mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan lantaran mereka menganggap telah terjadi upaya pelemahan di tubuh KPK.

Baca juga: Seandainya Dirinya Presiden, Mahfud MD Akan Angkat Novel Baswedan Menjadi Jaksa Agung

Baca juga: Singgung Adanya 100 Ribu Buzzer Bergerak Setiap Hari, Rizal Ramli: Inilah Sampah Demokrasi

Mereka menilai, berbagai kejanggalan muncul satu persatu dari KPK, mulai dari adanya pengesahan revisi Undang-undang KPK pada September 2019 lalu yang disambut aksi besar-besaran oleh masyarakat.

"Hingga (revisi UU KPK itu) menelan korban dan kini kembali membuat geram masyarakat dengan terbitnya berita matinya anak buah reformasi yang menyatakan 75 pegawai KPK gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan berujung pemecatan," sebutnya dalam seruan undangan aksi yang dibagikan, Selasa (15/6/2021)

"Dimana 75 pegawai KPK merupakan pemegang kasus besar di KPK. Dengan dalih TWK, KPK telah melindungi pihak yang merugikan negara," imbuhnya

Baca juga: Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, ICW: Benar-benar Keterlaluan, Merusak Akal Sehat

Terkait hal tersebut, aliasi BEM SI mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk bergerak untuk 'menyelamatkan KPK"

Di sisi lain, ia mengimbau agar peserta aksi mematuhi protokol kesehatan.

"Kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia mengajak seluruh rekan mahasiswa dan seluruh elemen msyarakat dalam Aksi Selamatkan KPK," tandasnya.

Komnas HAM akan panggil tiga ahli

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memeriksa sejumlah ahli, terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, para ahli yang akan diminta keterangannya, terdiri dari tiga latar belakang disiplin ilmu yang berbeda.

"Jadi ahli kami juga minta pendapatnya, bagaimana terhadap situasi ini semua."

"Kami sudah menimbang, kurang lebih ada tiga background ahli yang kami libatkan dalam TWK," kata Anam di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2021).

Keterangan dari ketiga ahli itu akan menentukan, apakah proses TWK yang menjadi alat peralihan pegawai KPK menjadi ASN melanggar HAM atau tidak.