Breaking News:

Berita Nasional

Wacana PPN Pendidikan, Muhammadiyah: Jangan Bawa Indonesia ke Arah Kapitalisme

Apabila kebijakan PPN tetap dipaksakan pada bidang pendidikan, bukan tidak mungkin bidang ini nantinya akan dikuasi oleh pemilik modal

Penulis: Desy Selviany | Editor: Feryanto Hadi
SuaraMuhammadiyah.id
Ketua Umum PP Muhamaddiyah Prof Haedar Nashir 

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH -Muhammadiyah menolak keras wacana penerapan PPN pada bidang pendidikan. Mereka mengingatkan agar pemerintah Indonesia tidak terbawa arus kapitalisme dan liberalisme.

Hal itu diutarakan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (13/6/2021).

Haedar mengatakan bahwa Draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang salah satu isinya tentang wacana PPN di sektor pendidikan telah bertentangan dengan UUD 1945.

Khususnya UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: Rencana Pajaki Sembako, Sri Mulyani Dinilai Akan Hancurkan Jargon Pro Rakyat Kecil dari Jokowi

Baca juga: Sembako, Pendidikan hingga Angkutan Umum Bakal Kena Pajak, Pemerintah Janji Perkuat Bansos

Dimana pada ayat 2 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

"Bukankah pemerintah yang harus paling bertanggungjawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyediaan anggaran 20 persen," jelas Haedar.

Maka dari itu kata Haedar, seharusnya pemerintah bukan menerapkan PPN pada bidang pendidikan.

Melainkan harusnya berterima kasih kepada Ormas-ormas seperti dari Muhammadiyah, NU, Kristen, dan Katholik yang terlibat langsung dalam kemajuan pendidikan Indonesia.

Menurut Haedar, apabila kebijakan PPN tetap dipaksakan pada bidang pendidikan, bukan tidak mungkin bidang ini nantinya akan dikuasi oleh pemilik modal yang mampu membayar PPN.

"Sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan," kata Haedar.

Baca juga: Kiai Cholil Nafis Tegaskan Sekolah dan Pesantren Menolak Dipajaki: Harusnya Mereka Justru Dibantu

Maka dari itu menurut Haedar, konsep pajak progresif lebih-lebih di bidang pendidikan  secara ideologis menganut paham liberalisme absolut.

Sehingga hal itu kata Haedar perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotongroyong dan kebersamaan.

"Apakah Indonesia akan semakin dibawa pada liberalisme ekonomi yang mencerabut Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang hidup di Indonesia?" tanya Haedar.

Baca juga: Politisi PKS Heran dengan Rencana Pemerintah Pajaki Sembako, Bikin Rakyat Makin Terbebani

Maka ia meminta agar masalah ini direnungkan secara mendalam oleh para elite di pemerintahan.

Ia berharap agar para elite pemerintahan tidak membawa Indonesia menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. (m24)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved