Breaking News:

Berita Nasional

Rencana Pajaki Sembako, Sri Mulyani Dinilai Akan Hancurkan Jargon Pro Rakyat Kecil dari Jokowi

Mukhamad Misbakhun menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: | Editor: Feryanto Hadi
(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sejumlah barang termasuk bahan pokok (sembako) hngga pendidikan bikin gerah masyarakat hingga menimbulkan kritikan.

Kebijakan tersebut dianggap kontroversial, lantaran di tengah pandemi covid-19, ekonomi masyarakat sedang mengalami kesulitan.

Belum lagi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terus terjadi.

Baca juga: Sembako, Pendidikan hingga Angkutan Umum Bakal Kena Pajak, Pemerintah Janji Perkuat Bansos

Baca juga: Kiai Cholil Nafis Tegaskan Sekolah dan Pesantren Menolak Dipajaki: Harusnya Mereka Justru Dibantu

Kebijakan itu dinilai akan semakin menyulitkan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini punya jargon peduli rakyat kecil.

Hal tersebut disampaikan Misbakhun menyikapi polemik rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako dan sektor pendidikan"

"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu Sri Mulyani ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar Misbakhun, dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (12/6/2021).

Misbakhun menyebut sembako, sektor pendidikan dan keesehatan tidak boleh dipajaki, karena ketiga sektor itu merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.

Baca juga: Gadis 17 Tahun Jadi PSK, Tak Takut Dilaporkan Orangtuanya: Mama Sudah Taku Kok Aku Kerja Begini

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun.

"Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," sambungnya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved