Breaking News:

Berita Nasional

Kiai Cholil Nafis Tegaskan Sekolah dan Pesantren Menolak Dipajaki: Harusnya Mereka Justru Dibantu

Kiai Cholil menyebut, harusnya, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang juga turut berdampak kepada ekonomi masyarakat, pemerintah mencari solusi terb

Editor: Feryanto Hadi
Dokumentasi KH Cholil Nafis
KH. Cholil Nafis, Lc., Ph D, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat dan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PB NU. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sejumlah barang termasuk bahan pokok (sembako) bikin gerah masyarakat hingga menimbulkan kritikan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis PhD turut memberikan kritik terhadap rencana pemerintah yang hendak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok hingga instansi pendidikan.

Kiai Cholil Nafis mengaku, dirinya sudah berdiskusi dengan lembaga pendidikan termasuk pesantren.

Dan ia mendapati lembaga pendidikan dan pesantren menolak ditarik pajak.

Begitu juga dengan rencana pengenaan pajak pada sembako, kiai bilang semua yang dia ajak bicara, menolak.

Baca juga: Sembako, Pendidikan hingga Angkutan Umum Bakal Kena Pajak, Pemerintah Janji Perkuat Bansos

Kiai Cholil menyebut, harusnya, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang juga turut berdampak kepada ekonomi masyarakat, pemerintah mencari solusi terbaik.

Bukan justru membebani masyarakat dengan pajak-pajak pada barang kebutuhan yang bersinggungan langsung dengan rakyat kecil.

Baca juga: KSPI: Orang Kaya Diberi Keringanan Pajak, Sembako untuk Masyarakat Kecil Malah Dipajaki

"Hasil bincang-bincang dengan pengelola pendidikan swasta termasuk pesantren, semuanya menolak dipajak. Harusnya mereka dibantu dengan pajak. Bincang-bincang dengan masyarakat hampir semuanya menolak dipajakin kebutuhan bahan pokok," kata Cholil Nafis, seperti dikutip dari akun Twitternya, @cholilnafis, Minggu (13/6/2021).

Kritik dari KSPI

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan relaksasi pajak lewat tax amnesty jilid II, namun bakal memberlakukan pajak sembako.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved