Sebelumnya Ditanggung BNPB, Kini Biaya Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Bakal Dibebankan ke Pemda

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Biaya isolasi mandiri pasien Covid-19 akan dibebankan kepada pemerintah daerah.

Sebelumnya, biaya isolasi maupun karantina mandiri pasien Covid-19 ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal itu disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, saat menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2021).

Baca juga: Sempat Mangkir, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Hari Ini Akhirnya Diperiksa Penyidik KPK

"Melalui kesepakatan kementerian atau lembaga terkait serta jajaran pemerintah daerah, maka pembiayaan yang awalnya tersentral di pemerintah pusat akan secara bertahap dilakukan pemerintah daerah," jelas Wiku.

Pemerintah menilai, upaya penanganan Covid-19 terbaik adalah disesuaikan dengan tantangan khas setiap daerah.

Sehingga, penanganan Covid-19 diharapkan lebih efektif.

Baca juga: Mantan Direktur KPK: Firli Bahuri Katanya Pancasilais, Masa Dipanggil Komnas HAM Tidak Berani?

Wiku melanjutkan, pemerintah pusat akan siap membantu.

Pemerintah daerah yang mengalami kendala, khususnya pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri, dapat memanfaatkan forum komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Agar dapat dicari jalan keluarnya secara bersama-sama," ucap Wiku.

Baca juga: AKP Stepanus Robin Pattuju Tetap Jadi Polisi Usai Dipecat KPK, Pelanggarannya Bakal Diperiksa Propam

Sebelumnya, BNPB menghentikan sementara pembiayaan hotel untuk isolasi pasien Covid-19 di wilayah DKI Jakarta.

Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi menjelaskan, penghentian sementara pembiayaan hotel untuk isolasi ini dikarenakan anggaran menipis dan BNPB hanya mampu menanggung biaya sampai 15 Juni 2021.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 9 Juni 2021, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 438.463 (23.4%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 324.186 (17.3%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 209.629 (11.2%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 157.417 (8.4%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 72.328 (3.9%)

RIAU

Jumlah Kasus: 64.205 (3.4%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 62.542 (3.3%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 50.387 (2.7%)

BALI

Jumlah Kasus: 47.581 (2.5%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 46.977 (2.5%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 46.644 (2.5%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 35.097 (1.9%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 32.815 (1.7%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 25.613 (1.4%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 23.374 (1.2%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 20.509 (1.1%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 19.415 (1.0%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 19.243 (1.0%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 19.069 (1.0%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 16.981 (0.9%)

ACEH

Jumlah Kasus: 16.578 (0.9%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 15.834 (0.8%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 13.039 (0.7%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 12.534 (0.7%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 12.398 (0.7%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 11.757 (0.6%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 10.555 (0.6%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 10.514 (0.6%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 9.420 (0.5%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 8.425 (0.4%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 7.823 (0.4%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 5.593 (0.3%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 5.529 (0.3%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 4.576 (0.2%). (Rina Ayu)