Mantan Direktur KPK: Firli Bahuri Katanya Pancasilais, Masa Dipanggil Komnas HAM Tidak Berani?

Sujanarko menyatakan Firli harus berani memenuhi panggilan Komnas HAM, layaknya ketika mengabaikan arahan Presiden Jokowi terkait TWK.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri tak memenuhi undangan klarifikasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada Komnas HAM. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sujanarko, mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendorong Ketua KPK Firli Bahuri mengklarifikasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada Komnas HAM.

Ia meminta Firli tidak takut memberikan keterangan kepada Komnas HAM.

"Jadi Firli jangan takut, ini panggilan biasa saja kok."

Baca juga: Komnas HAM Bilang KPK Rugi Kalau Pimpinan Tak Datang Klarifikasi Aduan Pegawai KPK

"Dipanggil dewas (dewan pengawas) saja datang kok, masa dipanggil Komnas HAM tidak berani datang," kata Sujanarko kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Sujanarko menyatakan Firli harus berani memenuhi panggilan Komnas HAM, layaknya ketika mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait TWK pegawai KPK.

"Firli harus berani seperti saat mengabaikan perintah Presiden."

Baca juga: Wacana Duet Mega-Prabowo di Pilpres 2024, Junimart Girsang: Kalau Saya Puan Saja Jadi Presiden

"Katanya Pancasilais, masa dipanggil resmi lembaga negara tidak berani datang," ucapnya.

Ia menyebut, pemanggilan yang dilayangkan Komnas HAM ditujukan kepada individu yang memiliki kewenangan di komisi antirasuah, bukan terhadap KPK secara kelembagaan.

Dirinya pun meyakini Firli memahami soal itu.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 8 Juni 2021: Dosis Pertama 18.260.482, Suntikan Kedua 11.356.025 Orang

"Saya pesan sama Firli terkait panggilan Komnas HAM, ini panggilan ke individu kebetulan punya kewenangan di KPK, bukan panggilan ke lembaga KPK."

"Saya yakin Firli paham ini," tuturnya.

Sebelumnya, Komnas HAM menerima surat balasan dari KPK, terkait undangan klarifikasi soal aduan pegawai yang menduga ada pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) dan alih status pegawai.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 8 Juni 2021: Pasien Baru Tambah 6.294, Sembuh 5.805 Orang, 189 Wafat

Ketua Komnas HAM mengatakan, surat itu telah diterima Komnas HAM pada Senin (7/6/2021) kemarin.

Namun demikian, ia belum membuka isi surat tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved