Menkominfo Bahas Tindak Lanjut DCO dan Kerja Sama Ekonomi Digital saat Terima Dubes Arab Saudi

"Namun, karena Indonesia juga akan menjadi Presidensi G-20 dan Digital Economy Task Force (DETF) yang akan ditingkatkan statusnya di Summit nanti, Kerajaan Saudi sekali lagi datang mem-propose dan mengusulkan Indonesia untuk menjadi bagian dari negara pendiri DCO tersebut,” tambahnya.

Menanggapi permintaan itu, Johnny G. Plate menjelaskan selama ini kerja sama bidang ekonomi digital telah dimulai ketika Kerajaan Arab Saudi menjadi penyelenggara G-20 Summit.

Bahkan menurutnya, tahun depan ketika Indonesia mengemban tugas sebagai presidensi G-20, khususnya DETF, maka kerja sama itu akan ditingkatkan lagi.

“Saya menyambut baik, tetapi ini harus berkomunikasi dan membicarakan internal Indonesia, secara khusus dengan Kementerian Luar Negeri akan posisi-posisi dan kebutuhan kerjasama kerjasama multilateral di tingkat Internasional,” jelasnya.

Baca juga: LOWONGAN KERJA Tenaga Kesehatan Pemprov DKI, Gaji Mencapai Rp15 Juta, Ini Syarat dan Cara Daftar

Baca juga: VIDEO Polisi Bubarkan Acara Wisuda SMA Negeri di Mojokerto, Siswa Kebingungan

Baca juga: Wanita di Semarang Berhasil Lolos dari Pemerkosaan karena Shareloc WA, Pelaku Langsung Diamuk Massa

Menurut Johnny G. Plate, sejak awal Pemerintah Indonesia menilal kerja sama yang terbangun sangat baik untuk pembangunan dan perluasan ekonomi digital.

Namun, sekali lagi, menurutnya kewenangan penetapan kerja sama multilateral di tingkat internasional dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

“Leading sector-nya berada pada Kementerian Luar Negeri. Dan pertimbangan Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah fokus untuk menyesuaikan masalah dari pandemi Covid-19 dan recovery ekonomi nasional,” tegasnya.

Johnny G. Plate juga menyampaikan Indonesia tidak menolak usulan dari Kerajaan Saudi, namun prioritasnya akan ada waktunya sehingga usulan dan harapan Kerajaan Arab Saudi agar di tingkat teknis tetap dijalin komunikasi.

“Saya kira itu bisa kita sambut baik untuk tetap menjalin komunikasi di tingkat teknis,” ujarnya.

Johnny G. Plate juga menyampaikan langkah Kementerian Kominfo dalam menyiapkan komunikasi publik untuk Pertemuan G-20 tahun depan.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 12 tahun 2021, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk bidang komunikasi dan media dalam Gelaran G-20 Summit ke-15 di Riyadh tahun 2022 mendatang

“Sejauh ini Kementerian Kominfo Kominfo tentu siap membangun persiapan kerjasama bersama-sama untuk komunikasi publik G-20 dengan lembaga lembaga penyiaran pers, baik cetak maupun online di dalam negeri, regional, dan di tingkat internasional secara khusus dengan negara-negara anggota G-20,” ungkapnya.

Menkominfo menyatakan pelaksanaan pertemuan yang berlangsung di tengah pandemi juga akan menyesuaikan dengan mekanisme yang diatur bersama dan tentu saja mengedepankan protokol kesehatan.

“Tentu, di situ ada mekanisme dan cara aturan komunikasi publik G-20 yang harus kita bersama-sama ikuti. Nah, nanti pasti ada sesi-sesi tertentu di mana komunikasi publik baik oleh penyelenggara Indonesia maupun oleh kepala-kepala negara G-20 tersebut," jelas Johnny G. Plate.

"Sejauh ini telah dibangun dan ini bukan hal yang pertama, Indonesia selalu mengikuti G-20 Summit dan tentu tata cara basic yang standar itu sudah ada. Secara khusus kali ini barangkali sama seperti yang terjadi pada saat G-20 di Saudi Arabia, yaitu kita melaksanakan summit pada saat pandemi Covid-19. Jadi, ada banyak yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan,” tandasnya.