Terkait Polemik Anggaran PON XX Papua 2021, Menpora Zainudin Amali Ingin Semuanya Clean and Clear

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali angkat suara perihal permasalahan yang terjadi dalam persiapan PON XX Papua 2021.

Seperti diketahui, sebelumnya Kabupaten Mimika yang jadi salah satu tempat penyelenggaraan PON melalui Bupati Eltinus Omaleng mengatakan bahwa bakal menghentikan persiapan PON, lantaran belum turunnya anggaran.

Zainudin menjelaskan bahwa anggaran yang dipertanyakan oleh Sub PON, dalam hal ini Kabupaten Mimika, bukanlah anggaran tambahan yang sebelumnya diminta PB PON sebesar Rp 1,6 triliun, melainkan anggaran dari APBD Papua.

"Sebenarnya, tambahan anggaran bukan jadi pemicu utama antara PB PON dengan sub. Yang jadi masalah itu adalah yang dianggarkan oleh APBD," kata Zainudin dikutip dari Tribunnews.com.

"Mereka sudah tahu ada pencairan, tetapi ke sub-subnya itu belum (dapat). Jadi, ada perbedaan permintaan tambahan sebesar Rp 1,6 triliun dengan yang yang ada di alokasi APBD Provinsi Papua yang diberikan ke PB PON. Soal transparansi yang mereka tuntut,” jelas Zainudin.

Baca juga: Menpora Zainudin Amali Menyebutkan Bahwa Kualitas Timnas Indonesia Masih Ada di Bawah Timnas Vietnam

Baca juga: Menpora Zainudin Amali Meminta Masyarakat untuk Terus Memberikan Dukungan kepada Timnas Indonesia

Baca juga: Kisah Nyata Wawan Hikal Kurdi, Pelopor Olahraga Paralayang di Bogor, Jadi Manajer PON Papua 2021

Zainudin menerangkan bahwa mengenai tambahan anggaran yang diminta oleh PB PON sebesar Rp 1,6 triliun.

Menurut Zainudin, anggaran tambahan itu Sudah dalam proses review oleh BPKP.

Bahkan, agar anggaran yang diminta ke depan tak ada masalah, Zainudin bekerja sama dengan Kejaksaan dan KPK.

Apabila sudah mendapatkan persetujuan dari BPKP, Kejaksaan, dan KPK, Zainudin mengusulkan agar langsung dikirim ke Papua, sehingga tak lagi melewati Kemenpora.

"Dari kami, kalau review BPKP oke, maka tidak ada hambatan. Bahkan, di dalam rapat tadi sudah disampaikan bahwa saya minta ke Kementerian Keuangan. Begitu oke, Kementerian Keuangan langsung beri ke pemerintah daerah. Apalagi, ada permintaan dari sub-sub untuk langsung ke mereka," papar Zainudin.

"Jadi, tidak perlu lagi mampir ke kami. Saya sangat setuju. Makin cepat makin baik jadi sekali lagi bukan itu yang jadi penghambat komunikasi. Kalau dari kami ingin semuanya clean and clear,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, yang baru kembali dari Papua membenarkan bahwa permasalahan tersebut bukan lah soal anggaran tambahan.

Melainkan, mempertanyakan anggaran dari APBD Papua yang sudah ada, tetapi belum diberikan ke sub-PON, yakni Kabupaten Mimika.

Meski demikian, Marciano meyakini bahwa persiapan PON bakal berjalan dengan lancar lantaran permasalahan ini akan segera diperbaiki.

"Betul, bahwa permasalahan transparan anggaran ini tidak karena yang belum diumumkan pemerintah pusat. Tetapi, yang sudah jalan hari ini yang mereka permasalahkan bahwa anggara sudah cukup besar yang dikeluarkan APBD. Namun, yang seharusnya diturunkan ke sub PB PON itu baru mulai dibicarakan dan akan diturunkan dalam waktu dekat ini,” jelas Marciano.