Breaking News:

Pengamat Lipi Sebut Pegawai KPK Akan Lebih Netral dan Bebas Kepentingan saat Jadi ASN

"Sebenarnya kan kalau posisi ASN kan dalam hal ini netral ya, netral dan bebas kepentingan.

Editor: Ahmad Sabran
Youtube KPK
Pelantikan KPK 1.271 pegawai KPK yang diikuti sebagian kecil pegawai KPK karena situasi pandemi corona, sebagian besar mengikuti secara daring. Acara berjalan lancar. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai posisi pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara akan membuat pegawai antirasuah tersebut jadi netral dan bebas kepentingan.

"Karena kan posisi ASN harus netral dan tidak memihak pada masalah," kata Wasisto Raharjo Jati dalam rilis diterima di Jakarta, Rabu seperti dikutip dari antaranews.com.

Wasisto Raharjo Jati mengatakan diangkatnya pegawai KPK menjadi ASN akan membuat lembaga antirasuah tak memiliki kepentingan tertentu dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, pegawai KPK akan tunduk pada aturan ASN sehingga netral dalam menyikapi suatu perkara.

"Sebenarnya kan kalau posisi ASN kan dalam hal ini netral ya, netral dan bebas kepentingan. Nah keuntungannya kalau dia itu menjadi bagian tim pemberantasan korupsi, maka posisi bebasnya itu ada. Jadi tidak terikat pada kepentingan tertentu," kata Wasisto

Baca juga: Timnas Selalu Keok dan Jadi Juru Kunci, Lawan Thailand Jadi Pertaruhan bagi Shin Tae-yong

Baca juga: VIDEO Cerita Pemudik Lebaran Terjangkit Covid dan Dirawat di RLC Tangsel

Baca juga: Risma Luruskan Bantuan yang Bikin Bupati Alor Marahi Staf Kemensos, Bukan Bantuan PKH tapi Bencana

Wasisto juga menanggapi soal penyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebut semangat KPK dalam pemberantasan korupsi tetap sama meski pegawainya telah menjadi ASN. Wasisto mengatakan, para pegawai KPK harus diberi kewenangan sehingga tak rentan diintervensi atasannya.

"Posisi ASN ini dalam menindak kasus itu juga rentan diintervensi oleh atasannya," kata dia.

Hal itu menurutnya karena bisa jadi beralasan, contohnya seperti bukan kewenangan ASN tersebut atau mungkin di luar tupoksinya dalam menindak kasus.

"Nah ASN kan sebenarnya di sini dia bisa kuat asalkan dia diberi kewenangan," ucap Wasisto.

Lebih jauh, Wasisto juga menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi salah satu faktor lolosnya pegawai KPK menjadi ASN tetap memiliki keterkaitan dengan pemberantasan korupsi.

"Kaitannya dengan pemberantasan korupsi ini kan masalah bagian dari bagaimana mereka memiliki semacam paradigma. Mana yang memang itu untuk kepentingan bangsa dan negara, mana yang memang buat pribadi. Esensinya di situ," kata dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved