Ibadah Haji

DPR Minta Pemerintah Realistis, Lebih Baik Tak Berangkatkan Jemaah Haji Seperti Tahun Lalu

Dia meminta pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan jemaah haji.

AFP Photo/STR)
Sekitar 10.000 jemaah jaji mulai melakukan tawaf mengelilingi kabah di Masjidil Haram, Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan sekitar 10.000 jemaah untuk melakukan ibadah haji 2020. Biasanya, 2,5 juta orang menjalankan ritual wajib bagi umat Islam yang mampu tersebut. 

"Saya belum tahu, aaya baru dapat informasi begitu."

"Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII DPR yang terkait."

"Atau nanti Pak Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR yang membawahi yang akan menjelaskan," ucap Dasco.

Persiapan Terus Berjalan

Kementerian Agama akan membahas perkembangan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji 2021 dengan DPR.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi mengatakan, hingga kini pihak Arab Saudi belum memberikan kepastian mengenai teknis pelaksanaan haji.

"Persiapan berikut mitigasinya terus dilakukan, tapi pemerintah belum mengambil keputusan akhir."

Baca juga: Nyatakan Perang Badar Lawan Rasuah, Firli Bahuri: Takkan Berhenti Sampai NKRI Bebas dari Korupsi

"Arab Saudi juga belum mengumumkan teknis operasional penyelenggaraan haji tahun ini," ujar Khoirizi melalui keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).

Khoirizi mengatakan apa pun keputusannya, hal itu akan dibahas terlebih dahulu dengan DPR.

"Yang jelas, apa pun keputusan akan dibicarakan antara pemerintah dengan DPR," ucap Khoirizi.

Baca juga: Februari Musim Hujan, KPU Diminta Bikin Jadwal Alternatif Pemilu 2024

Khoirizi berharap Arab Saudi bisa segera mengumumkan teknis operasional haji 1442 H, utamanya terkait kuota.

Sehingga, Kemenag dan Komisi VIII bisa membahas keputusan yang diambil lebih lanjut.

"Selain info dari Saudi, teknis kesiapan Kemenag juga akan dipengaruhi faktor waktu."

Baca juga: INI 4 Strategi Pemerintah Atasi Varian Baru Covid-19, Salah Satunya Perkuat Fasilitas Kesehatan

"Itu juga menjadi pertimbangan penting, apakah cukup untuk proses pemberangkatan, pengadaan layanan, dan lainnya," tutur Khoirizi.

Khoirizi memastikan semua opsi akan dibahas oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama DPR.

"Waktu terus berjalan. Kita akan bahas semua opsi berikut persiapan dan mitigasinya bersama DPR," papar Khoirizi. (Chaerul Umam/Fahdi Fahlevi)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved