Breaking News:

Berita Jakarta

Dipanggil KPK Asperkeu Sekda DKI Tidak Hadir, Begini Klarifikasi Pemprov DKI Jakarta

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangannya di Jakarta Senin malam membenarkan Asperkeu Sekda DKI Sri Haryati positif Covid-19.

Editor: Hertanto Soebijoto
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Asperkeu Sekda DKI Sri Haryati terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK terkait kasus pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur, Senin (31/5/2021). Foto dok: Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta, Sri Haryati di Balai Kota. 

"Kami tentu berharap agar kondisi Ibu Sri bisa lebih cepat membaik karena beliau telah divaksin sehingga harapannya antibodinya dapat melawan virus tersebut lebih baik dan lebih cepat," tuturnya.

Sebelumnya, ramai kabar yang menyebutkan bahwa Sri Haryati menjadikan sakit sebagai dalih untuk tidak memenuhi panggilang KPK untuk memeriksanya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur yang menjerat mantan Dirut BUMD Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.

Konfirmasi sakit tersebut juga sudah diterima oleh KPK. Kemudian, atas ketidakhadiran ini, pihak KPK berencana akan menjadwalkan ulang pemanggilan Sri Haryati.

Baca juga: Pemprov DKI Siap Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi Pembelian Lahan di Cipayung

KPK sendiri resmi menetapkan status tersangka terhadap mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, Kamis (27/5/2021).

Yoory juga sudah ditahan di Rutan Guntur untuk kasus pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Selain Yoory, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Korporasi PT. Adonara Propertindo dan Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian.

Atas perbuatannya, Yoory disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Baca juga: Terungkap Dana Pembelian Lahan Rp 720 Miliar, DPRD Minta Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

KPK panggil Kepala BPKD Jakarta

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.

Dua saksi, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri dan Senior Manajer Divisi Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yadi Robby.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved