Berita Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Rumuskan Sanksi ASN Berpotensi Ogah Ikut Lelang Jabatan

Pemprov DKI Jakarta membuka opsi untuk memberi sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi syarat, namun tak ikut lelang jabatan.

Istimewa
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sedang memikirkan untuk memberi sanksi kepada ASN yang tidak mengikuti lelang jabatan. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta membuka opsi untuk memberi sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi syarat, namun tak ikut lelang jabatan.

Seleksi jabatan digelar demi mencari sosok ASN terbaik untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.

“Sejauh ini memang belum ada aturan dan ketentuan terkait sanksi. Ke depan sedang kami rumuskan, kira-kira sanksi apa yang dimungkinkan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Selasa (18/5/2021).

Dia menanggapi tentang 239 ASN yang enggan mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau eselon 2.

Padahal dari sisi kepangkatan dan administrasi kepegawaian, mereka memenuhi persyaratan.

“Tentu semua punya kewajiban dan hak, setiap ASN juga punya hak untuk ikut dan tidak ikut, tetapi harus ada dasarnya. Tidak ikut alasannya apa, harus menyampaikan jangan membiarkan,” ucapnya.

“Kalau tidak ikut umpamanya tidak sehat, umur sudah mau pensiun atau faktor tidak ingin menjadi pejabat karena tidak merasa memiliki kompetensi di bidang tersebut,” ujarnya.

Baca juga: ASN Punya Hak Untuk Tidak Ikut Seleksi Lelang Jabatan. Ariza: Apa Dasarnya dan Harus Ada Alasannya

Baca juga: Buat Terobosan, Wali Kota Medan Bobby Nasution Lelang Jabatan Eselon III dan IV

Selain mencari sosok ASN terbaik, kata dia, seleksi jabatan juga dilakukan untuk mengukur diri kemampuan dari pegawai itu sendiri.

Setidaknya ASN dapat mengetahui kekurangan atau kelebihan masing-masing dalam pekerjaan di pemerintahan, terutama di SKPD yang dituju.

“Apabila ada kelebihan positif kami bisa tingkatkan, dan apabila ada yang kurang kami bisa perbaiki. Itu bagian kepentingan pribadi-pribadi yang ikut lelang jabatan,” katanya.

Dia minta, ASN berpartisipasi dalam seleksi terbuka yang dilakukan Pemprov DKI.

Seleksi terbuka diumumkan melalui Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta juga menanggapi tudingan DPRD DKI Jakarta soal pengaruh Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam fenomena ini.

DPRD DKI Jakarta menilai ada keanehan karena banyak ASN yang enggan mengejar karier lebih tinggi di pemerintahan, padahal tunjangan penghasilan pegawai (TPP) lebih tinggi.

Baca juga: PROFIL Singkat Calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Jabat Kadis Dukcapil Lewat Lelang Jabatan

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved