Breaking News:

Berita Nasional

75 Anggota Dibebastugaskan, Dewan Pengawas Nilai Keputusan Pimpinan KPK Telah Taat Hukum

75 Anggota Dibebastugaskan, Dewan Pengawas Nilai Keputusan Pimpinan KPK Telah Taat Hukum

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Anggota Dewan Pengawasan KPK Prof. Indriyanto Seno Adji 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait keputusan pimpinan KPK dalam penyeleksian anggota yang menduduki jabatan struktural. 

Diketahui, sebanyak 75 anggota di lembaga anti risauah dibebastugaskan sesuai mekanisme hukum.

"Ini prosedur hukum yang wajar atau layak, yang sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya. Demikian juga halnya dengan KPK," kata Anggota Dewan Pengawasan KPK Prof. Indriyanto Seno Adji dalam siaran tertulis pada Rabu (12/5/2021).

Indriyanto menyatakan, keputusan KPK tersebut dari sudut pandang tugas pokok dan wewenang dengan terkait fungsi lembaga penegak hukum.

“Bahwa keputusan Pimpinan KPK itu dipastikan kolektif kolegial, sama sekali bukan individual dari Ketua KPK, bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir dan paham pada rapat tersebut. Walau selanjutnya substansi keputusan menjadi domain pimpinan kolektif kolegian KPK,” katanya.

Baca juga: Salat Idulfitri di Masjid Al Karim Tangerang, Masih Ada Jemaah Tak Pakai Masker dan Kontak Fisik

Guru besar hukum pidana Universitas Krinadwipayana itu memaparkan, keputusan KPK dan diktum kedua tentang penyerahan tugas dan tanggungjawab kepada atasan langsung itu haruslah diartikan secara hukum yang terbatas. 

Selain itu memiliki kekuatan mengikat yang memang hanya terhadap pegawai tidak memenuhi syarat yang memegang jabatan struktural atau yang disamakan saja.

Jadi, penyerahan tugas 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan bagian dari penonaktifan. 

Pembebastugasan 75 pegawai itu katanya demi kepastian hukum.

Baca juga: Angel Lelga Sedih hingga Menangis Setiap Kali Merayakan Lebaran, Tidak Bisa Sungkem ke Orang Tua

“Dan keputusan Pimpinan KPK masih dalam batas-batas kewenangan terikat yang dimiliki Pimpinan KPK. Ini prosedur hukum yang wajar dan layak yang juga sama ditempuh oleh kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK," jelas Indriyanto.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved