Breaking News:

Berita Jakarta

DPRD DKI Jakarta Minta Pemprov DKI Evaluasi Pengawasan di Pasar Tanah Abang

DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi pengawasan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Intan Ungaling Dian
Warta Kota/Desy Selviany
Pengunjung Pasar Tanah Abang antre saat hendak masuk ke Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (2/5/2021). DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI Jakarta mengawasi Pasar Tanah Abang agar tidak terjadi kerumunan yang bisa berpotensi menyebarkan virus corona. 

"Di sini saya meminta ketegasan pemerintah dan juga sinergitas kerja dari institusi TNI dan Polri."

"Karena kita harus meminimalisir terjadinya klaster baru. Jangan sampai kita sama seperti negara lain yang mengalami tsunami (Covid-19)," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, kerumunan pengunjung tidak hanya terjadi di Pasar Tanah Abang, melainkan di sejumlah kafe dan mal di Jakarta.

"Tidak usah jauh-jauh, coba cek salah satu mal di sebelahnya Tanah Abang, itu luar biasa ramainya," kata Zita Anjani.

"Kemudian kafe-kafe di mal tersebut saja sudah jelas mengabaikan prokes yaitu social distancing," katanya lagi.

Baca juga: Polisi dan TNI Sebar 670 Personel di Pasar Tanah Abang untuk Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan

Baca juga: Takut Emak-emak Tak Tahan Belanja Ngamuk Lagi, 670 Polisi dan TNI Dikerahkan Jaga Pasar Tanah Abang

Zita Anjani mengatakan, para pengunjung cenderung abai menerapkan protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak dan melepas masker.

Padahal,  kata dia, di Pasar Tanah Abang telah disiagakan Satpol PP namun jumlahnya terbatas.

"Pemprov DKI bisa dicek sendiri, banyak yang tidak mematuhi prokes sekarang, cek suhu dan social distancing-nya tidak ada. Kalau ini dibiarkan, kita bisa seperti India," ujar Zita.

Anak Ketum PAN Zulkifli Hasan ini berharap, Pemprov DKI lebih ekstra dengan melibatkan TNI dan Polri, serta menambah personel Satpol PP untuk pengawasan, bukan melarang.

"Ini momentum Lebaran, jadi boleh buka, boleh belanja, tapi tetap prokes. Jadi ekonomi terus jalan, kesehatan tetap terjaga," ujarnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved