Hari Buruh
Polisi Pulangkan 22 Orang dari Kelompok Anarko yang Mau Menyusup di Demo Hari Buruh
etelah sempat diamankan Polda Metro Jaya akhirnya memulangkan sebanyak 22 orang yang diduga kelompok anarko yang sempat diamankan
Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Dian Anditya Mutiara
lihat foto
Polisi Pulangkan 22 Orang Dari Kelompok Anarko yang Hendak Menyusup di Demo May Day
WARTA KOTA, SEMANGGI - Setelah sempat diamankan Polda Metro Jaya akhirnya memulangkan sebanyak 22 orang yang diduga kelompok anarko yang sempat diamankan saat aksi unjuk rasa di peringatanHari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta, Sabtu (1/5/2021) kemarin.
Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Minggu (2/5/2021).
"Ke 22 orang itu sudah dipulangkan seluruhnya. Setelah didalami memang ada yang dari kelompok anarko. Jadi kita data, kita edukasi, lalu kita pulangkan," kata Yusri.
Menurutnya ke 22 orang dari kelompok anarko itu berniat menyusup ke dalam barisan massa buruh dan berbuat memicu kericuhan nantinya.
Baca juga: Buruh Dapat Kado Indah di May Day Lewat Kebijakan Pemerintah kepada Perusahaan yang Wajib Bayar THR
Baca juga: Hari Buruh Internasional, Buruh Pelabuhan Tanjung Priok Minta THR Dibayar Full dan Divaksin Covid-19
"Tapi sudah berhasil diamankan, sebelum terjadi. Ini adalah langkah preventif. Mereka itu bukan buruh, tapi mau bergabung dan ada niatan," katanya.
Ia menjelaskan dari pihak buruh pun telah dikonfirmasi bahwa ke-22 orang yang diamankan pada saat aksi May Day dan itu memang bukanlah kelompok mereka.
"Pihak buruh pun menyatakan itu bukan kelompok mereka. Tapi mereka mau masuk ke dalam barisan dan berhasil dicegah serta diamankan petugas," katanya.
"Maka sebelum dimulainya demo mereka sudah kita amankan, namun kini semuanya sudah dipulangkan," katanya.
Baca juga: Bertemu 2 Presiden Buruh, Moeldoko: Pemerintah Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Berikan THR
Ini Tuntutan Para Buruh Dalam Aksi May Day 2021 di Kawasan Patung Kuda Monas
Ada sejumlah tuntutan yang di sampaikan dalam aksi May Day 2021 oleh para buruh di Patung Kuda, Monas Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2021) hari ini.
Salah satunya yaitu petisi penolakan terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang mewakili kaum buruh mengatakan, adapun salah satu poin penolakan tersebut yakni mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Video: Buruh FSP SPSI Kota Tangerang Selatan Jalani Vaksinasi
Iqbal menjelaskan, aturan kontrak di UU Ciptaker tidak ada periode kontrak walaupun aturan turunannya melalui peraturan pemerintah ada pembatasannya.
Alhasil menurutunya, para pekerja yang bekerja di suatu perusahaan tertentu bisa diberlakukan sistem kontrak berulang ulang kali.
"Walaupun ada pembatasan lima tahun , tapi tidak adanya periode berulang ulang, berkali kali, ratusan kali akan terjadi sistem kerja kontrak," kata Iqbal, Sabtu, (1/5/2021).
Baca juga: Peringati Hari Buruh Internasional, Ratusan Buruh Jalani Vaksinasi Covid-19 di Polres Tangsel
Baca juga: Safari Anies Baswedan ke Beberapa Pulau Dapat Gairahkan Pariwisata Kepulauan Seribu
Maka dari itu, dalam peringatan hari buruh ini pihaknya menegaskan akan sepenuhnya menolak UU nomor 11 tahun 2021 karena dianggapnya banyak merugikan buruh.
"Oleh karena itu kami berharap MK dengan seadil adilnya memutuskan uji materil yang diajukan oleh KPSI dan KSPSI seluruhnya mendrop UU Ciptaker di klaster tenaga kerja," ujarnya.
Sedangkan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Riden Haram Aziz menyampaikan salah satu tuntutan yang dilayangkan oleh pihak buruh dalam unjuk rasa tersebut yakni agar Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2021 diberlakukan.
"Di Provinsi Banten kami minta upah minimum sektoral di berlakukan, di Jabar juga, di DKI Jakarta surat upah minimum diganti dengan surat keputusan , itulah tuntutan kami," kata Riden.
Baca juga: Peringati May Day Ratusan Buruh Unjuk Rasa di Pos IX Pelabuhan Tanjung Priok, Ini Tuntutannya
Tuntutan tersebut merupakan rangkaian dari beberapa tunutun yang disuarakan masa buruh pada peringatan May Day kali ini.
Riden menjelaskan, pihaknya bakal menuntut UU nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja untuk segera dibatalkan. Karena menurutnya, dalam UU tersebut merugikan kaum buruh.
"Contohnya upah minimum sektoral sudah dihilangkan. Paling menyedihkan lagi adalah tentang outsourcing di UU nomor 13 Tahun 2003 hanya lima jenis pekerjaan, di UU nomor 11 2020 ini semua pekerjaan boleh di outsourcing," ucapnya. (bum/Jos).
