VIDEO Peringatan Hari Buruh Internasional, Buruh Kepung Kantor Bupati Bogor

Salah satu perwakilan buruh, mengatakan mereka menuntut UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dihapus karena menyengsarakan pekerja Indonesia.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Murtopo
Wartakotalive.com/Hironimus Rama
Aliansi Serikat Buruh di Kabupaten Bogor memperingati Hari Buruh Internasional dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Sabtu (1/5/2021). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Aliansi Serikat Buruh di Kabupaten Bogor memperingati Hari Buruh Internasional dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Sabtu (1/5/2021).

Pantauan Wartakotalive.com, Sabtu (1/5/2021), aksi unjuk rasa ini diikuti oleh ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja.

Beberapa diantaranya, FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Meral Indonesia), FSP-KEP (Feretasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan), dan FSPASI (Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia)

Komaruddin, salah satu perwakilan buruh, mengatakan mereka menuntut UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dihapus karena menyengsarakan pekerja Indonesia.

Baca juga: VIDEO Massa Aksi Buruh Gelar Aksi di Depan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat Ditutup

“Kami minta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Judicial Review terhadap UU Omnibus Law karena tidak berpihak pada kaum buruh,” kata Komaruddin, dari atas mobil komando.

Dia mengatakan UU Omnibus Law membuat posisi tawar pekerja menjadi sangat lemah.

“UU Omnibus Law ini mengesahkan sistem outsourcing hingga 90 persen. Ini sama sekali tidak berpihak pada pekerja,” ungkapnya.

Baca juga: VIDEO Polisi yang Bertugas Jaga Hari Buruh di Depok, Dicek Kesehatannya Satu Persatu

Selain sistem outsourcing, Omnibus Law juga menurunkan jumlah pesangon menjadi sangat rendah.

“Padahal pada UU Tenaga Kerja sebelumnya pesangon sudah sangat bagus. Kenapa diturunkan lagi?” tanyanya.

Menurut dia, pesangon di Indonesia wajar kalau tinggi karena upah buruh rendah.

“Dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, upah buruh di sini sangat rendah sehingga wajar jika uang pesangon tinggi,” tambahnya.

Baca juga: Di Peringatan May Day, Jokowi Disindir Ogah Temui Buruh tapi Hadiri Pernikahan Atta Halilintar-Aurel

Dengan berbagai persoalan ini, Komaruddin menilai UU Omnibus Law tidak menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“UU Omnibus Law ini tidak adil karena tidak mengakomodir tuntutan pekerja. UU ini hanya mengakomodasi kepentingan pengusaha demi investasi,” lanjutnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved