Sabtu, 18 April 2026

Azis Syamsuddin Diduga Terlibat Suap Wali Kota Tanjungbalai, PSI: Citra DPR Makin Ambyar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mempermalukan lembaga wakil rakyat.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin memasukkan suara ke dalam kotak saat pemilihan Capim KPK oleh Komisi III DPR melalui mekanisme voting di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mempermalukan lembaga wakil rakyat.

Keterlibatan Azis dalam kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, mempengaruhi citra DPR sebagai lembaga tinggi negara.

“Ini kasus yang benar-benar melukai hati kita semua."

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 28 April 2021: Suntikan Dosis Pertama Tembus 12.112.888 Orang

"Seorang wakil ketua DPR memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang diduga melakukan persekongkolan terlarang."

"DPR makin tidak berwibawa, citranya makin ambyar, jadi sarang makelar politik kelas kakap,” ujar Juru Bicara DPP PSI Faldo Maldini lewat keterangan tertulis, Rabu (28/4/2021).

Faldo menilai anggota DPR yang lama di Komisi III pasti tahu pantangan yang tidak boleh dilakukan KPK.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 28 April 2021: Pasien Baru Tambah 5.241 Orang, 4.818 Sembuh, 177 Wafat

Lembaga anti-rasuah tersebut punya peraturan internal yang melarang penyidik dan pegawai bertemu pihak yang akan diperiksa.

“Anggota DPR RI yang lama di komisi III, kayak Bang Azis seperti pedang bermata dua."

"Dia tahu hukum semuanya, namun di sisi lain, paham juga siasat-siasatnya."

Baca juga: Diminta Wapres Maruf Amin, Menteri Agama Tegaskan Tidak Ada Dispensasi Mudik Lebaran untuk Santri

"Jadi, tinggal pilih yang mana? Jangan hanya berhenti di Bang Azis, tapi ungkap juga siapa politisi-politisi lainnya yang suka dagang pengaruh begini,” tutur Faldo.

Faldo menilai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) punya peran strategis. Menurutnya, citra lembaga perwakilan harus diselamatkan.

"Bahaya kalau kepercayaan masyarakat makin merosot terhadap DPR, pemerintahan makin tidak efektif."

Baca juga: Polisi Tutup Mata Munarman, Komnas HAM Nilai Berlebihan dan Tidak Perlu Dilakukan

"Ini masalahnya pimpinan yang diduga langgar kode etik."

"Periode sebelumnya, pimpinan kena dua orang. Ini momentum buat MKD mengembalikan kepercayaan publik," papar Faldo

Digeledah

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved