Kemendikbud Disusupi Pendukung PKI, Fadli Zon Nilai Dirjen Kebudayaan Mau Belokan Sejarah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Polemik yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia kembali bergulir. 

Tak hanya penghapusan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi, Kemendikbud pun dinilai disusupi oleh pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon merujuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, Hilmar Farid. 

Dalam status twitternya, @FadliZon; pada Rabu (21/4/2021), Anggota DPR Republik Indonesia itu menilai Hilmar Farid membela sejarah versi PKI. 

Hilmar katanya menyebut Orde Baru dan TNI merupakan pihak bersalah. 

Sementara PKI menjadi korban atas legitimasi pemerintahan Orde Baru. 

Baca juga: Tak Berizin, Pemprov DKI Bakal Tindak PO dan Kandangkan Bus di Terminal Bayangan Jalan Ciputat Raya

Hilmar pun disebutkan Fadli Zon mau membelokkan sejarah kelam atas kudeta dan pembantaian para Jenderal TNI pada tahun 1965 silam.

"Dlm soal PKI, Dirjen Kebudayaan ini jelas bela sejarah versi PKI, menyalahkan Orde Baru n TNI. Tak akui PKI lakukan kudeta, malah PKI sbg korban," tulis Fadli Zonpada Rabu (21/4/2021).

"Ia tdk sebut G30S/PKI tp G30S saja, Ia cb menepis penyiksaan thd para Jenderal di Lubang Buaya dg hasil visum. Ia mau belokkan sejarah," tegas Fadli Zon.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon menanggapi postingan Mustofa Nahrawardaya lewat akun twitter @TofaTofa_id, pada Rabu (21/4/2021). 

Dalam postingan, Mustofa menyebutkan polemik yang terjadi di Kemendikbud Republik Indonesia tidak mengejutkan. 

Dirinya beralasan polemik sudah terjadi di jajaran Kemendikbud sejak lama, merujuk pandangan Hilmar Farid yang menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia.

Hilmar menyebut Orde Baru berdiri karena memanipulasi sejarah yang dimulai dengan G30S PKI pada 30 September 1965 silam.

Hilmar menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) hanya menjadi korban dan dijadikan Soeharto sebagai alat untuk melegitimasi pemerintahan Orde Baru menggantikan Kepemimpinan Soekarno.

"Polemik di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, bagi saya, TIDAK MENGAGETKAN SAMA SEKALI," tulis Mustofa.