Pengelolaan TMII

Direktur Utama TMII Tunggu Hasil Keputusan Tim Transisi Pemerintah Terkait Nasib Karyawan

Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tanribali Lamo mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan terkait status Karyawan.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Valentino Verry
TribunJakarta/Dionisius
Pintu gerbang utama TMII. Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tanribali Lamo mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan terkait status Karyawan TMII di bawah pengelolaan Pemerintah nanti. Dia pun meminta pemerintah tak lupa membayar gaji karyawan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tanribali Lamo mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan terkait status Karyawan TMII di bawah pengelolaan Pemerintah nanti.

"Ini masih dalam proses, jadi masih dalam proses lebih lanjut. Kemarin Pemerintah juga telah membuat tim dari setneg," kata Tanribali, Minggu (11/4/2021).

Menurut Tanribali, total ada 771 karyawan yang bekerja di TMII saat ini, itu semua terdiri dari pegawai tetap hingga 14 honorer dan 111 harian lepas dan 316 PKWT.

Semula sebelum pandemi total ada 894 karyawan, beberapa diantaranya dilepas karena pensiun.

"Jadi saat ini total 771 karyawan," kata Tanribali.

Baca juga: VIDEO Sejumlah Museum di TMII Terbengkalai, Banyak Ditumbuhi Ilalang

Nantinya TMII juga berencana akan menanyakan terkait gaji bulan April 2021 untuk sejumlah Karyawan.

Sebab para karyawan digaji pada tanggal 28 April 2021.

"Termasuk juga nanti pengajian pada bulan April 2021 ini. Karena TMII ini gajian setiap tanggal 28," katanya.

Menurut Tanribali, TMII tidak pernah menerima dana dari APBN dan APBD.

Meski tidak menerima anggaran negara, keuangan TMII tetap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena TMII TMII masuk dalam bagian Sekretariat Negara setiap tahunnya.

"Kami selalu diperiksa oleh BPK setiap tahun dan pemeriksaan itu dilakukan setiap semester I dan II," kata Tanribali.

Dikatakan Tanribali, bahwa selama 2018 hingga 2020 sesuai dengan data Direksi yang diangkat pada 1 Februari 2018.

Berdasarkan kesimpulan pemeriksaan BPK pantauan kerugian negara dari sementara I dan II 2018 tidak terdapat kasus kerugian negara.

Baca juga: VIDEO Plang Kemensetneg Dipasang, Pengelola TMII Mengaku Tak Terlibat Tim Transisi

"Kalo kita simak ini tidak ada lagi sebenarnya yang tidak pernah di setorkan oleh TMII sepanjang itu menjadi kewajiban oleh TMII. Karena apa karena kita diperiksa oleh BPK, sehingga apalagi tidak melaksanakan setoran atau bagi hasil kita akan ditegur BPK," kata Tanribali.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved